NTB Raih Penghargaan Provinsi Informatif Tahun 2019

Pemerintah Provinsi NTB meraih penghargaan sebagai Provinsi Informatif dari Wakil Presiden RI, Prof. KH. Ma'ruf Amin. Penghargaan itu diterima Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,  Kamis (21/11/2019) di Istana Wapres RI Jakarta.

Pada tahun 2018 yang lalu, NTB hanya meraih peringkat ke II Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018,  Kategori Menuju Informatif.  Berkat kerja keras dan sinergi seluruh badan public, di tahun 2019 ini NTB naik status dengan predikat Provinsi Informatif, pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019.

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi Usai menerima Tropy dan Piagam Penghargaan dari Wapres RI, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas keberhasilan NTB meraih kualifikasi sebagai badan publik informatif tahun ini.

"Kita sudah bisa sejajar dengan Provinsi DKI, Jabar dan Jateng. Selamat kepada Dinas Kominfotik, Biro Humas Protokol dan seluruh OPD yang telah membantu terwujudnya Keterbukaan informasi di NTB," ungkap Wagub NTB, didampingi Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH, Asisten I Setda NTB, Hj.Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI - NTB, Ajeng Roslina dan H.Dahlan A.Bandu.

Sebelumnya, dalam arahannya Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin menyampaikan terima kasih kepada Badan Publik yang telah berkomitmen dan berinovasi dengan baik untuk mewujudkan transparansi dan layananan keterbukaan informasi publik.

Menurut Wapres, keterbukaan informasi dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan berkualitas, sangatlah penting. Bahkan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan Terpercaya.

Namun Wapres juga mengingatkan peluang dan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya kedepan. Antara lain, tantangan keterbukaan informasi tidak terbatas pada akses namun juga konten yang harus ditingkatkan kualitasnya.

"Saya berharap badan publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar," jelas Wakil Presiden.

Wakil Presiden mengharapkan badan publik harus mampu menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi sekaligus ujung tombak menangkal hoax atau disinformasi.

Wapres menekankan pentingnya        konsistensi untuk terus melakukan upaya -upaya baru, guna mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik. Kata kuncinya adalah komitmen dan inovasi dari para pemimpin badan publik, tegasnya.

Ia juga menambahkan, perkembangan teknologi informasi, telah mengubah pola interaksi dan komunikasi, termasuk cara  masyarakat mengakses dan menggunakan informasi. Masyarakat tidak  lagi bersifat pasif hanya menerima informasi, melainkan menjadi aktif sebagai penyebar informasi.

Sehingga Badan Publik dapat mengembangan pola komunikasi  yang semakin baik dan terbuka dengan cara membuka seluruh akses dan ruang komunikasi dengan masyarakat, sehingga dalam jangka Panjang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan disegala bidang.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gde Narayana mengungkapkan bahwa jumlah badan publik yang berhasil meraih kualifikasi badan publik informatif masih relatif kecil jumlahnya. Menurutnya  jumlah badan publik (BP ) yang masuk kategori “Tidak Informatif”  justru mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini.

Ia menjelaskan, dari 355 BP yang dimonev, ternyata sebanyak 189 BP yang “Tidak Informatif”, terangnya. Oleh karena itu, Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.  (IE)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru