Konsultasi Penyelesaian Masalah Advokasi Haji

Praya, Kampung Media. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Prov. NTB melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menggelar kegiatan Diskusi dan Konsultasi Penyelesaian Masalah Advokasi Haji. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kemenag Lombok Tengah, Selasa pagi (19/11). Peserta kegiatan terdiri dari Kepala KUA, Penyuluh Agama, Pimpinan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), Tokoh Agama, maupun Tokoh Masyarakat se Lombok Tengah.    

Narasumber yang dihadirkan adalah Kasubdit Advokasi Haji Direktorat Bina Haji Kemenang RI, H. Affan Rangkuti, SPdi. Turut hadir pula Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Prov. NTB, HM. Ali Fikri, S.Ag, MM, Kepala Seksi Bina Haji dan Advokasi Haji Kanwil Kemenag Prov. NTB, H. Zainuddin, SH, MH, serta Kepala Seksi PHU Kemenag Lombok Tengah, H. Muhson, S.Ag, M.Si,

Kasubdit Advokasi Haji memaparkan bahwa Subdit Advokasi Haji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang advokasi haji reguler.

Jadi tugasnya adalah melakukan advokasi terkait setiap permasalahan haji yang terjadi, mengidentifikasi permasalahan, memetakannya dan selanjutnya memberikan informasi-informasi seputar advokasi haji”, terang Kasubdit.

Dalam melakukan tugas tersebut, Subdirektorat Advokasi Haji menyelenggarakan sejumlah fungsi, yaitu: Pertama, Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan masalah haji reguler, Kedua, Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi haji reguler, Ketiga, Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi haji reguler, dan Keempat, Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang advokasi haji reguler.

Kewajiban pemerintah terhadap jema’ah haji ada 3, yakni: pembinaan, pelayanan serta perlindungan dengan cara memberikan bantuan hukum kepada jema’ah haji. Adapun terkait perlindungan adalah pemerintah berkewajiban melindungi jema’ah haji dari segi hukumnya, baik perdata maupun pidana. Semisal jema’ah haji tidak dilayani dengan baik, maka yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan. Permasalahan lainnya seperti travel yang melakukan penyimpangan.     

Di samping itu, lanjutnya, haji merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Makanya diharapkan keduanya harus bersinergi dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji.       

Untuk tahun ini, kegiatan serupa dihelat juga di Kemenag Lombok Barat dan Kemenag Lombok Timur. Sedangkan Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu telah melaksanakan kegiatan serupa tahun 2018 lalu.  (NR)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru