Data KB Dan Angka Kelahiran Tidak Singkron

KM Bali 1, Dompu-Program penyadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB saat ini cukup massif digerakkan oleh pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu. Dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terus meningkat tiap tahunnya, Kabupaten Dompu dinilai Pemerintah Pusat cukup berhasil dalam mencapai target jumlah peserta yang sudah ditetapkan. Keberhasilan ini juga mengantarkan beberapa kampung KB yang telah dirintis Pemda Dompu sebagai Juara dalam ajang perlombaan Kampung KB tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional.

Namun yang menjadi pertanyaan public adalah bagaimana keberhasilan Pemda Dompu dalam meningkatkan jumlah peserta KB Aktif (PA) dan Peserta KB baru (PB) tiap tahun ini tidak berdampak pada penurunan angka Kelahiran tiap tahunnya. Bahkan rasio peningkatan angka kelahiran tiap tahunnya dinilai kian meningkat.

Hal tersebut dinyatakan oleh seorang Aktifis kemanusiaan dari Lembaga Studi Kemanusiaan (LENSA) Dompu Syaf Kaso dalam sebuah kesempatan wawancara eksklusif Rabu, (25/9) belum lama ini. Dirinya mengakui betapa gencarnya Pemda Dompu dalam menyadarkan masyarakat untuk berKB, “terakhir saja saya dengar, pagi-pagi para petugas mengumumkan ada KB Gratis”, ungkapnya.

Meski demikian, Direktur Lensa ini mengatakan seharusnya ketika rasio angka peserta KB meningkat, maka juga akan dibarengi dengan menurunya rasio angka kelahiran sesuai dengan salah satu tujuan KB itu sendiri yakni menjarangkan angka kelahiran. “yang jelas bagi saya, kalau angka masyarakat yang mengakses KB meningkat, itu artinya akan menurun angka kelahirannya”, Kata Syaf.

Berdasarkan data angka Kelahiran di salah satu Desa Kampung KB yang dipegangnya, Aktifis Kemanusiaan yang cukup terbilang senior ini menjelaskan bahwa peningkatan angka kelahiran di salah satu Kampung KB yang diperolehnya cukup mencengangkan pada tahun 2019 ini. Dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak terjadi peningkatan yang berarti, pada tahun 2019 ini terjadi peningkatan angka kelahiran yang cukup signifikan.

Hal ini menurunya akan menimbulkan pertanyaan public bahwa benarkah program tersebut berjalan dengan baik dengan dukungan dana milliaran rupiah itu. “di soal data ini cukup mencengangkan, tahun sebelumnya terjadi kenaikan yang relative stabil. Tapi tahun 2019 ini ada yang naik secara signifikan. Ini patut dipertanyakan apakah benar program ini berjalan baik atau tidak dengan dukungan anggaran yang cukup lumayan besar”, tandasnya.

Syaf Kaso berharap, agar Pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap program KB yang saat ini sedang dijalankan oleh dinas terkait. Menurutnya, akibat ketidak singkronan data ini, akan menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa data kemajuan peserta KB yang saat ini disajikan oleh Dinas terkait hanyalah cara untuk menyenangkan hari pemberi program yakni Pemerintah Pusat.

“Bagi kita masyarakat, atau pegiat soal-soal kemanusiaan bahwa jangan sampai hanya karena atas keinginan asal bapak senang lalu program ini dianggap sukses tapi faktanya yang terjadi tidak demikian. Contohnya tadi di satu Desa Kampung KB tapi angka kelahirannya tinggi tiap tahun. Artinya, janganlah data-data itu dibuat atas dasar keinginan untuk menyenangkan pemberi program”, tutur Pemuda yang telah 10 tahun menjadi Aktifis Kemanusiaan Lensa ini.

Syaf Kaso menilai, setidaknya ada dua hal yang dapat menyebabkan gagalnya Program KB di Kabupaten Dompu. Dirinya mengaku tidak ingin terkesan menyalahkan Pemerintah maupun mengkambing hitamkan masyarakat bahwah dalam persoalan tersebut.

Menurutnya, ditengah masyarakat masih hidup suatu bentuk kekhawatiran bahwa KB akan membuat penggunanya tidak nyaman terutama saat beraktifitas. Selain itu, ada juga persepsi bawa berKB akan membuat Haid tidak teratur, menimbulkan Kegemukan atau turun drastinya berat badan (Kurus_red). “masyarakat juga, walaupun banyak yang sadar, tapi masih ada persepsi bahwa berKB akan membuat mereka kurang nyaman soal Haidnya yang tidak teratur, atau dia bisa kurus karena berKB, atau Kegemukan karna KB. Ada persepsi itu, sehingga membuat masyarakat enggan menjadi peserta KB”, ungkapnya.

Di Level dinas terkait, jelas Syaf Kaso terkait hal kedua yang dapat menyebabkan gagalnya program KB. Syaf menilai bahwa Dinas pelaksana kegiatan kurang memiliki rasa kepemilikan terhadap program tersebut sehingga diduga dianggap sebagai rutinitas tahunan semata dan untuk menghabiskan anggaran saja tanpa adanya keseriusan.

Menanggapi hal ini, dalam suatu kesempatan, Yayat Nurhidayat, Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan (P4) Dinas PPKB Dompu membantah bahwa program sya saat ini dikerjakan oleh pihaknya hanya sebagai rutinitas untuk menghabiskan anggaran saja. Bahkan Yayat mengklaim bahwa semua target yang ditetapkan oleh pemerintah yang membiayai program tersebut dapat dicapai dengan baik oleh DPPKB.

Menurutnya target yang ditetapkan Pemerintah itu mengacu pada angka Total Fertility Rate (TFR), “dimana kita pada bulan ketujuh saja tahun ini sudah kita capai target tersebut”, tegasnnya.

Yayat juga membantah bahwa data yang dirilis pihaknya adalah data yang dibuat untuk menyenangkan pemerintah pusat yang membiayai program. “Yang penting kami sudah mencapai angka yang ditargetkan. Jadi semua pernyataan itu tidak benar”, tegasnya.[Oz]

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru