Wabup Lobar, Minta Pelayanan Ketenagakerjaan Dipermudah

Giri Menang, KM. Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar) Hj. Sumiatun menginginkan, pelayanan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabuoaten Loar dipermudah melalui Layanan Terpadu Satu Aap (LTSA). Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan hasilnya dengan cepat.

“Saya ingin yang mudah-mudah saja. APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, red) enak memberangkatkan tenaga kerjanya, pemerintah juga enak dalam memberikan haknya,” kata Sumiatun saat memberikan arahan pada kegiatan evaluasi LTSA di Ruang rapat Umar Madi Kantor Bupati Lobar, Kamis (4/7).

Kata Sumiatun, melalui pelayanan satu pintu ini, harus dapat memberikan hasil yang cepat bagi masyarakat, termasuk teliti keabsahan dokumen TKI bersangkutan.

Di tempat yang sama, Ketua APJATI NTB, Muhammadun menegaskan, salah satu persoalan yang dihadapinya saat ini adalah, lambatnya pengurusan Administrasi Kependudukan (adminduk), KTP dan legalisir. Ia mengaku, untuk mengurus dokumen adminduk, bisa sampai dua minggu bahkan sebulan. Padahal lanjutnya, pihak APJATI hanya diberi waktu selama tiga bulan saja untuk mengurus paspor, medikal hingga TKI diberangkatkan.

"Jika waktunya lewat, maka TKI harus mengurus ulang kembali dan biayanya juga tidak sedikit," ungkap Muhammadun.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadis Dukcapil), H. Muridun menerangkan, kendala yang dihadapinya saat ini, terkait kepengurusan KTP untuk paspor. Terutama kendala yang cukup signifikan adalah, perbedaan nama pada KTP manual yang dimiliki sebelumnya dengan nama pada e-KTP.

"Banyak kasus yang saya hadapi, misalnya dulu sebelum KTP elektonik keluar, para calon TKI msih menggunakan KTP manual. Namanya beda dengan KTP elektronik,” tegas Muridun. Dicontohkan, di KTP manual namanya Amaq Turmuzi, sekarang di KTP elektronik namanya Turmuzi. Ini yang menjadi kendala dan menjadi sebuah kasus yang sering dihadapi.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Lobar, Rusditah mengakui, melalui forum tersebut, Dukcapil diminta untuk menyiapkan alat perekam e-KTP, termasuk menugaskan satu pegawai selaku operator yang siap melayani. Pegawai ini siap untuk ditempatkan di LTSA Disnakertrans. Tujuannya menurut Rusditah, untuk mempercepat dan mempermudah layanan. Rusditah juga memaparkan, alur kepengurusan di LTSA, mulai dari proses pendafataran hingga selesai.

 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru