Optimalisasi Layanan Akses Telekomunikasi

Sumbawa Barat. Kampung Media - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melaksanakan monitoring dan evaluasi Base Transceiver Station (BTS) yang ada di Wilayah KSB.  Monitoring ini dilakukan dalam rangka pengawasan reguler BTS terkait indikator/instrument yang harus dimiliki.

BTS merupakan infrastruktur utama penyelenggaraan layanan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan digital kepada masyarakat KSB. Tentunya Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Diskominfo harus melakukan pengawasan  dan monitoring BTS yang ada. Kegiatan ini untuk memastikan akses layanan telekomunikasi dapat dinikmati oleh masyarakat secara lancar. 

Kepala Seksi Komunikasi, Nursyafriady, ST., M.T.I., dalam keterangannya memaparkan, tahun 2019 ini, Diskominfo mencoba menyusun instrument (indikator) monitoring BTS antara lain : nama menara, pemilik penara, alamat, koordinat, tipe menara, ukuran base tower, status menara, jumlah antena (radio dan sektoral), status lahan, kondisi menara, pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, lampu penerangan, pagar pengaman, tinggi menara, tahun pemasangan, penyedia jasa konstruksi, beban maksimum, dan tanggapan masyarakat di wilayah coverage area BTS. 

Acuan penyusunan indikator monitoring BTS tersebut ditelaah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri dan konsultasi ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 2 Mataram Kementerian Kominfo RI.

“Pengawasan menara ini sangat penting untuk menertibkan menara dan provider telekomunikasi yang masih belum melengkapi indikator-indikator pengawasan layanan komunikasi.” Ucap Nursyafriady, saat ditemui di ruang kerja, Kamis (25/4/2019).

Sementara itu, Kabid Kominfo, Saifullah, S.IP menambahkan, pengawasan dilakukan untuk memastikan instrument dalam rangka penarikan retribusi semua BTS dapat dilakukan ke semua provider. Retribusi ini menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depannya, Jelas beliau, di ruang kerjanya.

Dari hasil pengawasan Diskominfo sejak 3 hari lalu, beberapa BTS  telekomunikasi diharapkan untuk melengkapi indikator pengawasan. Tim monitoring di lapangan menemukan bahwa ada kekawatiran masyarakat yang tinggal di daerah sekitar BTS. Beberapa BTS belum memfungsikan Genset (catu daya cadangan) dengan maksimal sehingga pada saat listrik PLN mati maka sinyal telekomunikasi juga langsung terputus. Beberapa BTS juga belum ada papan nama/papan identitas serta tiang BTS tidak ada pengecatan. 

Salah satu warga yang khawatir tinggal di daerah sekitar menara telekommunikasi, Sri Rahayu, mengatakan bahwa dirinya bersama suami sangat takut dengan adanya menara telekomunikasi yang ada tepat di depan rumahnya. Ketakutan tersebut juga karena Ia bersama masyarakat setempat tidak memahami efek baik dan buruk dari sebuah menara telekomunikasi.

“Kami di sini sangat takut dengan adanya menara ini, takut akan radiasi, takut roboh jika gempa dan takut jika menara ini korslet (hubungan pendek arus listrik). Pernah kejadian ketika ada petir, ada percikan api dari atas menara sampai di bawah menara.” Kata Sri Rahayu.

Sementara itu salah seorang karyawan Kantor Kecamatan Poto Tano, Muhammad Nur juga mengeluhkan masalah jaringan yang putus nyambung sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal.

“Saat ini kan pekerjaan dan pelayanan telah menggunakan jaringan internet, di kantor camat Poto Tano ini kami kesulitan mengakses sinyal internet sehingga semua pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan secara online tertunda.” Tuturnya.

Muhammad Nur berharap Dinas terkait dapat memberikan solusi dari masalah yang dihadapi, sehingga proses pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan baik. 

Selain itu, salah satu staf Desa Meraran kecamatan Seteluk juga berharap salah satu provider telekomunikasi dapat meningkatkan teknologi sinyal 4G karena pelayanan telekomunikasi terhadap masyarakat dirasa belum maksimal. Begitu pula dengan pentingnya pemasangan lampu penerangan BTS di malam hari

Hasil monitoring akan disampaikan ke provider jasa telekomunikasi melalui surat resmi Kepala Daerah (Bupati KSB). (Feryal/tifa).

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru