Regulasi Buka Ruang Permudah Investasi di NTB

Pemerintah memberikan kemudahan dan ruang yang seluas-luasnya untuk berinvestasi, perizinan dan berusaha di Indonesia. Melaui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan ini membantu pelaku usaha dan investor mengurus layanan perizinan dengan mudah dan cepat, sehingga tercipta iklim investasi yang baik didaerah. “Hal ini tentunya mempercepat terwujudnya pembangunan di daerah,” jelas Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Lalu Gita Aryadi, Senin (18/2) dikantor setempat.

Kebijakan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan. Begitu juga Penerapan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah izin investasi. Langkah lain juga seperti koordinasi dengan OPD teknis yang memiliki kebijakan-kebijakan sektoral.

“Dinas PU misalnya terkait dengan tata ruang dan hal teknis lainnya, sebelum kami keluarkan izin terlebih dahulu meminta pertimbangan teknis dengan PU begitu juga dengan OPD lain, koordinasi seperti ini sudah terlaksana dengan baik,” kata Kadis DPMPTSP Provinsi NTB ini.

Proses perizinan tidak membutuhkan waktu lama, pengajuan dokumen secara administratif itu cepat diproses, namun yang menjadi kendala ketika di OPD teknis memang membutuhkan waktu untuk pengkajian dan melihat kondisi dilapangan.

“Sesungguhnya proses perizinan 3 hari sudah keluar, namun perlu kajian yang empiris dilapangan dari OPD teknis, sehingga izin yang dikeluarkan layak secara adminstasi, teknis, dan lingkungan, kalau kelayakan ini terpenuhi kita keluarkan izin,” jelas Lalu Gita Aryadi. (Edy)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru