Selama 2017 Sengketa Informasi Menurun

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang didirikan oleh negara untuk menjalankan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik,”

Hal tersebut di ungkapkan oleh ketua Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hendriadi, SE., MM saat hadir memberikan edukasi tentang keterbukaan informasi dikegiatan Inspiratif Expo yang di gagas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Minggu (15/7) di Carfreeday Jalan Udayana.

Menurut Hendrik sapaan akrab Ketua KI yang baru 2 bulan menjabat ini, bahwa  dalam tugasnya KI itu berat. Jadi kalau ada masyarakat yang meminta informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga pemerintah maupun publik tidak diberikan maka boleh dilaporkan ke KI.

“Tugas kami berat ,bila ada dinas atau lembaga publik yang tidak memberikan informasi terkait publik boleh melaporkan kepada kami, kami yang akan menyelsaikannya, namanya proses penyelesaian sengketa informasi ”jelas Hendrik.

Tahun 2014 ada sekitar 80 lebih kasus yang di tangani NTB, sedangkan tahun 2017  kemarin hanya 4 kasus yang di tangani KI NTB, Sedangkan sampai dengan pertengahan tahun 2018 baru 2 kasus yang disidangkan dan sudah selesai," ungkap Hendrik.

Setiap tahun, sengketa informasi yang ditangani KI NTB semakin menurun. Hal ini menandakan kesadaran OPD, embaga publik dan masyarakat tentang keterbukaan publik semakin baik.

Kedepan Komisi Informasi akan terus memberikan pemahaman dan pendidikan seluas luasnya tentang hak bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

"Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik jelas mengatur dan memberi ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan dan menyebarluakan informasi," kata Hendrik.

Kemudian lanjutnya, tugas KI juga memberikan penyadaran kepada badan publik atau dinas untuk membuka informasi kepada publik.

Kedepan KI akan mengedukasi desa-desa di NTB. Memberikan pemahaman tentang pentingnya sebuah informasi dan keterbukaan publik bagi masyarakat desa. Program Festival Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) akan menjadi program pamungkas di akhir tahun.

Bagaimana cara mendapatkan informasi? jelas Hendrik, datangi lembaga publik,  ajukan permohonan dengan menunjukan KTP, jelaskan penggunaan informasi, jenis informasi yang diminta dan untuk apa informasi itu.

Setelah itu tunggu selama 10 hari. Kalau tidak diberikan, silakan mengajukan keberatan. Kalau keberatannya juga di hiraukan atau di indahkan, silakan laporkan ke Komisi Informasi. (Edy)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru