Peran Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sangat Strategis

Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi beberapa yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan segala kegiatan penyuluhan.

Kedatangan Komisi Penyuluhan Pusat ke Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariadi bersama tim melakukan focus group discussion (FGD) terkait dengan keberadaan kelembagaan penyuluhan pada setiap daerah khususnya di Prov. NTB. Dalam pertemuan tim komisi penyuluhan pusat bersama penyuluh provinsi, widyaswara, dan peneliti BPTP NTB di Aula BPPSDMPP Prov. NTB (13102017).

Pada hakekatnya komisi penyuluhan merupakan kelembagaan yang  independen sesuai undang-undang. Perlu diketahui bahwa kelembagaan penyuluhan di NTB pada saat ini berubah atas Undang Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dimana penyuluhan berada di eselon IV yaitu seksi penyuluhan di UPTD Balai Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian dan Perkebunan dalam Naungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB. Sehingga penyuluh merasakan sendiri akan tugas dan fungsi penyuluhan cukup berat terkait dengan kegiatan serta anggaran yang diberikan baik anggaran daerah maupun anggaran pusat. Hal tersebut di sampaikan oleh Ibrahim, SP penyuluh provinsi pertanian.

Keberadaan penyuluhan saat ini, cukup memprihatinkan pada setiap kabupaten/kota se provinsi. Bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian pada masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda ada di dinas pertanian dan juga ada dinas ketahanan pangan. Selain itu juga penyuluh ada dibidang eselon III dan ada juga kelembagaan penyuluhan di seksi eselon IV. Sehingga memberikan pengaruh yang segnifikat terhadap kinerja penyuluhan pada setiap kabupaten/kota yang ada tegasnya.

Ditambah lagi dengan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada setiap kecamatan akan perubahan kelembagaan penyuluhan terpengaruh ungkapnya.

Disampaikan bahwa masukan ini, komisi penyuluhan tentu tidak akan duduk manis di atas meja tetapi akan memberikan pandangan atas permasalahan dan pemikiran yang sifatnya inovatif membangun pertanian kedepan. Ini akan menjadi analisa kelembagaan penyuluhan kedepan untuk melakukan monitoring dilapangan sekaligus menggali berbagai harapan dan kecemasan dari para stakeholders yang nyta dalam penyelenggaran penyuluhan ungkap Prof. Dr. Ir Sunarru Samsi Hariadi  sekaligus guru besar Fakultas Pertanian UGM. 

Dengan harapan bersama bahwa fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dinilai perlu diperkuat kembali yang disertai dengan pengoptimalan peran serta penyuluh pertanian untuk menyikapi perkembangan dinamika yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyuluhan pada setiap kecamatan secara efektif dan efisien.           

Sehingga fungsi BPP yang awalnya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif dan efisien, untuk dapat memfasilitasi akses petani sebagai pelaku utama terhadap sumber-sumber permodalan, pasar, dan teknologi pertanian. Karena letak BPP sangat strategis bukan hanya sebagai pusat data dan informasi petanian tetapi juga sebagai tempat wahana pendidikan, pelatihan dan pengembangan kemitraan []

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru