Warga Pemalikan Masih Jadi Polemik

LOMBOK BARAT, KM. Pada setiap pelaksnaan pemilu, baik pemilu presiden, pemilu kada  mapun legislatif, warga Dusun Pemalikan, Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong, harus rela kehilangan hak pilihnya. Lantaran warga ini diklaim sebagai warga pendatang dari luar kabupaten Lombok Barat (Lobar). Ada pula yang mensinyalir, mereka tidak memegang legalitas yang kuat. Mereka rata-rata memiliki KTP Lombok Tengah. Akibatnya, dalam pendataan terjadi polemik yang berkepanjangan.

Secara historis, saat itu kepala desa sebelumnya (M.zaini) menyarankan, agar warga Pemalikan mengurus surat keterangan pindah dari desa asal ke desa tempat tinggal sekarang. Namun permintaan kades tidak diindahkan, akibatnya mereka tidak memiliki KTP atau tempat tinggal yang legal. “Memang seperti itu adanya, bahkan mereka diklaim menempati tempat tinggal di lahan konservasi,” papar H.Muhyin, salah satu toma desa setempat.

Secara komplit dipaparkan Muhyin, pada pemilu sebelumnya, memang seluruh warga Pemalikan sudah dipasilitasi oleh bupati sebelumnya dengan mengadakan pertemuan. Kesimpulan saat itu, warga Pemalikan akan dibuatkan KTP dengan catatan, mereka membawa surat pindah dari desa asalnya. Ini sebagai landasan pemerintah desa untuk menerbitkan KTP. Namun setelah KTP diterbitkan, seluruh warga harus memiliki lahan tempat tinggal sendiri, bukan justru menempatai lahan konservasi. Karena lahan yang ditermpati sekarang bukan lahan pemukiman. “Mereka dibuatkan KTP tapi alamatnya bukan Pemalikan, melainkan dusun lain di wilayah Desa Batu Putih,” jelas Muhyin.

Sebagai akibat polemik yang berkepanjanagn, setiap pelaksanaan pemilu, warga dusun Pemalikan tidak mendapatkan hak pilihnya atau tidak mencoblos. Melihat kondisi ini, Kepala Dinas Dukcapil Lobar, H.Muridun akhirnya angkat bicara. Kata dia, jika polemik seperti ini terjadi, maka bukan sebagai ranahnya Dukcapil, melainkan ranahnya pusat. “Dukcapil tidak punya rakyat, tapi melayani rakyat,” papar Muridun saat memberikan paparan terkait dengan adanya KTP elektronik yang belum tercetak.

Terkait polemik Pemalikan, pihak pemerintah desa setempat akan mempasilitasi. Alasannya soal kemanusiaan saja. Namun apapun alasannya, polemik ini sudah menjadi ranah pusat. Bahkan  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) direncanakan akan mendatangi Komisi Pemilihan Umum. Tujuannya untuk mengkonfirmasi warga pemalikan yang tidak pernah bisa memilih dan tidak punya KTP.

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru