Pelayanan Prioritas Bidang Persandian dan LPSE

Kominfotik,-Berada dibawah koordinasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Prov.NTB awal tahun 2017 ini, Bidang Persandiaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas berat untuk memberikan pelayanan dengan baik kepada publik dalam menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata kelola dan operasional persandian dalam rangka menjamin keamanan atau kerahasiaan informasi, rencana program kegiatan dan mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang standarisasi, sistem dan prosedur kerja, menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan pemerintah Provinsi NTB.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Persandian dan LPSE Diskominfotik NTB, H. Mahmud AKS, M.Si saat ditemui di ruangan kerjanya. “ Tugas pokok dan fungsi Persandian pada dasarnya melayani pimpinan dalam hal kerahasiaan dan keamanan informasi surat menyurat, sedangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bagaimana memberikan pelayanan berupa sistem atau aplikasinya sesuai dengan standar yang berlaku kepada penyedia  dan juga organisasi perangkat daerah OPD  yang punya anggaran penyediaan,” ujar Mahmud.

Persandian pada dasarnya bagaimana memberikan pelayanan kepada pimpinan terkait dengan informasi rahasia yang bukan untuk di publikasikan atau konsumsi halayak umum, jadi tidak semua orang dapat mengaksesnya. Kerahasiaan dan keamanan informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi bidang ini, ada informasi yang dikecualikan untuk tidak dipublikasikan agar aman dan tidak  bocor ke umum,  informasi itu utuh dari pengiriman awal sampai ke penerima.

Diawal bulan September bidang Persandian akan menggelar bimtek tentang persandian bagi Satuang Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sosialisasi pelayanan postel  dan penyusunan standarisasi Persandian dan LPSE. Sedangkan bidang LPSE memberikan layanan kepada penyedia barang dan jasa atau istilahnya para kontraktor atau pemborong yang memenuhi kualifasi persyaratan untuk mengajukan pelelangan. Untuk mendapatkan informasi kegiatan atau project yang bisa mereka akses untuk menjadi calon penyedia di pemerintah.

Dari awal bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 ini terdata ada 109 Perusahaan Terbatas (PT) dan Usaha Dagang (UD) yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah di verifikasi berdasarkan kelengkapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada LPSE dan mendapatkan user id untuk mendaftar di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kesra.

Selanjutnya pada bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung kinerja maka ruangan kerja juga harus memenuhi standar, saat ini LPSE belum memiliki biding room, hal ini menjadi kebutuhanutama  kedepan untuk segera dibangun.

Mahmud menambahkan, “Bidang LPSE merupakan bidang yang paling banyak melayani masyarakat, karena hal ini berkaitan dengan informasi program yang disediakan oleh pemerintah untuk pengadaan barang atau jasa di pemerintahan, sehingga kami bekerja melebihi standar prosedur jam kerja di kantor ini, tidak saat jam kerja namun bahkan malam kami melayani kontraktor-kontraktor yang menanyakan informasi dan konsultasi,” kata pria asal Bima ini.

Pada akhir wawancara Mahmud berharap masyarakat memanfaatkan perkembangan IT terutama mengakses informasi di website Dinas Kominfotik terkait Pengaduan melalui , NTB SMS Center, e-mail resmi, dan lain-lain, sehingga menjadi dasar untuk berbenah kedepan menjadi lebih baik. (Edy)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru