Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di NTB

Selasa 29 Agustus 2017, Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB melalui tugas dan fungsinya  sebagai pelayanan informasi publik yang menjalankan undang-undang No 14 Tahun 2008 dalam menangani kasus persengketaan informasi publik. Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi  NTB Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt,. MH. mengatakan soal penanganan sengketa dari tahun 2016 sampai saat ini ada 4 kasus diantaranya, Kejati, PTUN, Biro Hukum dan sengketa informasi yang belum selesai adalah yang diminta Al Maududi untuk Dinas LHK Provinsi NTB sampai batas waktu permohonan habis. yang terbanyak diminta pemohon terkait dengan Dokumen Pengelola Anggaran (DPA ), Daftar Isian Proyek (DIP), proses dan hasil seleksi petugas pengamanan hutan,  serta daftar temuan kayu sitaan.

"Setelah melalui proses sidang ajudikasi yang dipimpin oleh Lalu Ahmad Busyairi (Ketua Majelis) dan M. Zaini serta Hendriadi (anggota), kedua pihak sepakat untuk menempuh jalur mediasi hari Kamis10 Agustus 2017 yang lalu,. Namun demikian karena belum ada titik temu yang menyeluruh kedua pihak sepakat untuk melakukan mediasi lanjutan pada rabu 30 Agustus 2017.”ujarnya.

Semua kasus ini sudah dilakukan  dengan cara mediasi melalui pertemuan dengan pihak yang bersengketa dan sudah mencapai kesepakatan. Salah seorang anggota KI Provinsi NTB Hendriadi mengatakan harapan kedepan agar sengketa informasi publik  bisa menurun sehingga bisa menjadi indikator keberhasilan, namun tetap akan melayani dan tidak akan menolak apapun yang menjadi permasalahan yang dilaporkan masyarakat terkait informasi pelayaan publik. "KI juga sudah melakukan sosialisai pemahaman tentang system pengaduan atau model pelayanan dengan masyarakat secara maksimal,” jelasnya.(Ichan/Hadi).

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru