Masyarakat Keluhkan Pungli di Dukcapil Dompu

Dompu – Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dilanda kabar tak sedap. Pasalnya, informasi yang berhasil dihimpun di masyarakat, bahwa kantor yang mengurus untuk pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, disinyalir melakukan pungutan liar, yang tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, karena pemerintah sudah memberlakukan pembuatan KTP dan KK tidak dikenakan biaya atau gratis, namun fakta berkata lain. Untuk pembuatan KTP dan KK, masyarakat dikenakan tarif berkisar antara 200 ribu sampai 300 ribu rupiah.

Menyikapi informasi tersebut, Kadis Dukcapil Drs. Ratnasari yang dimintai komentar, setelah acara sertijab Dandim 1614 Dompu, Senin (08/06), menyatakan bahwa kalau secara kedinasan sudah tidak ada lagi pungutan dalam pembuatan KTP dan KK. Kalaupun ada informasi seperti itu, mungkin hal tersebut terjadi diluar yang dilakukan oleh oknum Dinas.

Tegasnya, kalau ada oknum yang melakukan praktek tersebut, tolong dicatat namanya, supaya saya akan memanggilnya. Diakuinya, memang pihaknya pernah mendengar kabar miring seperti itu, hanya saja oleh masyarakat, tidak disebutkan nama oknum tersebut. Praktek pungli menurut saya bisa terjadi, karena ada masyarakat yang memanfaatkan oknum. Dan ini terjadi diluar loket, dan oknum tersebut yang bukan bertanggung jawab dengan pengurusan tersebut. “Kalaupun ada oknum saya digeret saja atau dilaporkan ke polisi”, saran dia.

Lanjut Kadis, dalam pembuatan KK, KTP, dan pengurusan dokumen serta administrasi di Dukcapil, masyarakat bisa melihat ada biner-biner yang tertulis pembuatan KTP dan KK gratis, dan biner-biner itu terpampang jelas di kantor. “Kalaupun ada kejadian pungli, maka itu diluar jangkauan Dinas” tegas Kadis, karena kalau pengurusan melalui loket, maka tidak akan ada pungli. Kalau dia masuk lewat loket dan register, insya Allah tidak akan ada pungli, dia meyakinkan.

Untuk menghilangkan praktek pungli yang dikeluhkan masyarakat, nanti saya upayakan disetiap loket pembuatan akan diawasi. Konkretnya saya akan menghitung jumlah blanko pembuatan dibandingkan dengan register dan berapa realisasinya. Dengan begitu, maka oknum tersebut akan kelabakan, disitulah masyarakat akan menagih kapan penyelesaian KTP dan KK mereka. Biarkan saja oknum tersebut tau rasa, pungkas Ratnasari. [] - 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru