Dewan Minta Polisi Razia Kos-Kosan

KM Nggusuwaru - Dengan maraknya kasus aborsi akhir-akhir ini, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S. Adm., Meminta kepada pihak Polres Bima Kota, untuk terus melakukan Razia Penyakit Masyarakat (Pekat) di setiap Hotel dan Losmen. Lebih-lebih di setiap kos-kosan tempat Mahasiswa tinggal. Sebab akhir-akhir ini, yang terlibat kasus aborsi adalah oknum Mahasiswi.

Selain para Ketua RT dan RW yang ada disetiap Kelurahan, berperan aktif dalam melakukan razia kos-kosan tempat Mahasiswa tinggal. Dewan juga meminta agar Polisi mengambil bagian, untuk aktif melakukan hal yang sama. Sebab, Polisi mempunyai kewajiban dan fungsi menertibkan dan mencegah adanya tindakan kriminal seperti aborsi. "Selaku Ketua Komisi III, saya minta Polisi aktif melakukan razia Pekat di setiap kos-kosan yang ada di Kota Bima tanpa terkecuali," kata Alfian.

Ia menduga, dengan marak terjadinya aborsi yang dilakukan oknum Mahasiswi itu. Hal lain seperti seks bebas, pesta narkoba dan pesta Minuman Keras (Miras), juga dilakukan. Ini harus ada peran aktif Polisi, untuk mengungkap semua jenis kejahatan yang dilakukan oleh oknum Mahasiswa maupun oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab. "Masyarakat juga harus membantu Polisi, dengan cara memberikan informasi," tegas lelaki yang akrab disapa Dae Pawang ini.

Di sisi lain lanjut Duta Golkar ini, ia menilai terjadinya seks bebas hingga dilakukannya aborsi oleh oknum Mahasiwi itu. Duduga karena adanya faktor ekonomi, untuk mengistimewakan diri agar berpenampilan menarik dan juga untuk kebutuhan perut. "Untuk mencegah langkah buruk generasi kedepannya, peran penegak hukum dalam melakukan razia sangat menentukan gerak oknum-oknum untuk melakukan perjinahan," sebutnya.

Sedangkan untuk warga Kota Bima yang memiliki kos-kosan, kata Alfian, harus melaporkan secera resmi ke Ketua RT dan RW nya, ketika ada Mahasiswa yang datang tinggal. Agar para Ketua RT dan RW setempat bisa melakukan pengawasan disetiap saat. "Saya yakin, kalau hal ini sama-sama kita jalankan. Tidak ada lagi tindakan aborsi yang terjadi," tandasnya.

Kondisi seperti ini, memang harus dibahas secara aktif oleh semua pihak terutama teman-teman yang ada di Dewan. Karaena, hal ini menyangkut moralitas generasi kedepannya. Pihaknya tengah membahas soal aturan kos-kosan, semoga saja cepat selesai dan bisa dijalankan di Kota Bima ini. "Namun, kita akan melakukan uji publik soal rancangan ketertiban keberadaan kos-kosan," jelas Alfian. (NV) - 01

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru