NTB Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik

Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat melakukan pemeringkatan atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik. (12/12/2014).

Pada tahun 2014 ini, kriteria badan public yang dinilai bertambah. Jika pada tahun sebelumnya terdapat lima kelompok badan public yaitu Kementerian,Lembaga, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Partai Politik. Maka, ditahun ini ada penambahan satu kelompok badan public yaitu  Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dalam pemeringkatan tahun ini dilakukan pola penilaian Self Assessement yang kemudian dilakukan Visitasi atas 10 peringkat tertinggi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada tahun 2012 dan 2013 stagnan berada di peringkat ke-6, pada tahun ini berhasil meraih peringkat pertama mengungguli provinsi yang lainnya. Adapun provinsi yang meraih juara kedua dan seterusnya yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Banten, Bali, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan DI Jogjakarta. Penganugerahan ini  diterima Gubernur NTB, Dr TGH M. Zainul Majdi langsung dari Wakil Presisen RI di Istana Wakil Presisen Jl. Merdeka Selatan

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkenan menyerahkan penghargaan kepada peringkar pertama, kedua dan ketiga menyatakan bahwa pilihan atas system pemerintahan demokrasi mengharuskan terlaksananya transparansi dalam penyelenggaraan berbagai sendi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public kepada masyarakat. Transparansi ini pula yang akan mewujudkan akuntabilitas dari badan public tersebut.

Lebih lanjut wapres berharap bahwa keterbukaan informasi ini nantinya dapat terus di optimalkan.

Capaian prestasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini tidak lepas dari komitmen Gubernur dan Jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi public. Hal ini ditandai dengan penyampaian informasi yang wajib diumumkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melaui website ataupun media lainnya, penyiapan informasi yang wajib disediakan serta memnuhi dan menyiapkan proses pelayanan para pemohon informasi , antara lain dengan memanfaatkan mekanisme Sisten Informasi Publik-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID). - 01

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru