Bimtek Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Penerapan Undang-undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menuntut adanya kediapan penyelenggaran pelayanan publik pada semua sektor, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

            Pemkab Bima bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership For Decentraliation (AIPD), baru-baru ini telah mengadakan kegiatan bimbingan teknis untuk membekali SDM bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup Unit Pelaksana Teknis Sektor Pendidikan dan Kesehatan di kabupaten Bima.

            Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs H Abdul Wahab mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah karena PPID berada pada kantor dinas—sementara informasi khusus yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat seperti BOS, BSM, Jampersal/BPJS, berada pada level Unit Pelaksana Teknis seperti Puskesmas atau sekolah-sekolah. Akibatnya, munculnya kesulitan masyarakat dalam mengakses informasi terkait program kedua intasnsi tersebut.

            Sesuai amanat UU Nomor 14, lembaga publik seperti SKPD seyogyanya mempersiapkan diri agar mampu menjalankan amanat UU tersebut, dalam hal menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik.

            Implementasi secara optimal UU oleh SKPD, diharapkan akan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.  

            District Fasilitator AIPD Umar SH mengatakan, keterbukaan informasi merupakan amanat undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan negara untuk ditaati dan diikuti oleh seluruh badan publik yang berada di wilayah NKRI. Salah satu badan publik tersebut contohnya yaitu sekolah, Puskesmas, Poskesdes dan UPT, yang merupakan bagian terkecil pelayanan.

            Terkait urusan pelayanan publik di sekolah dan puskesmas, ini menjadi ujung terdepan dari seluruh unit layanan yang ada di lingkup pemkab  Bima. Namun penyerapan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, masih belum maksimal.(bop) -01

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru