Pelayanan Publik Pemkot Belum Optimal


Forum Warga Kota Mataram dari unsur media,BKM,Guru,akademisi,masyarakat dan LSM, untuk kedua kalinya melakukan pertemuan dan berdiskusi untuk pelayanan public yang setara, adil dan inklusif  di Kantor YKPR jl.Amir Hamzah No.96 karang sukun mataram, telah menghasilkan 3 kesepakatan diantaranya Kebijakan, Kelembagaan atau SDM dan Partisifasi. Selain itu juga dalam pertemuan yang berlangsung sore tadi (12/7) menyepakati terbentuknya pengurus Forum Warga Kota Mataram.

Yudi Darmadi dari Kaukus NTB memaparkan 3 hasil kesepekatan, pertama terkait dengan Kebijakan, berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan public  yang di anggap masih belum terakses baik oleh masyarakat, terlebih lagi dengan pelayanan perizinan terpadu .

“Mumupung ini di awal jadi pemkot diharapkan bisa punya desain agar pelayanan izin terpadu ini bisa di konsumsi oleh banyak orang”. Kata Yudi

Yang kedua sambung Yudi, terkait dengan kelembagaan dan SDM, tentu seharusnya sebagai penyelenggara pelayanan public  dalam hal ini adalah pemerintah dan pelaksana pelayanan publiknya di unit-unit pelayanan public, itu harus mempunyai kapasitas, skill dan kemampuan untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

“SDM yang kita harapkan sebetulnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Juga apa yang menjadi keluhan warga kota khususnya dari level bawah hingga atas yang sering menjadi wacana umum soal kebersihan, reklame, tata kota,perizinan, itu bisa makin baik, dan warga mendukung itu”.Ujarnya

Yang ketiga kata Yudi adalah partisifasi, dalam hal ini adalah bagaimana agar semua pihak bisa menerapkan prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang dan turunannya yang menyangkut transfaransi, akuntabel, inklusif dan lain sebagainya, dalam setiap proses penyusunan kebijakan itu bisa di akomodasi oleh pemerintah kota. (Abdi) -05

 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru