logoblog

Cari

Diskusi Publik Pemerintahan Terbuka

Diskusi Publik Pemerintahan Terbuka

Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Diskusi Publik dengan tema “Pemerintahan Terbuka Untuk Kesejahteraan” di Hotel Lombok Raya (Kamis, 17/10/2019).

Pelayanan Publik

Putri Riskia Apriani
Oleh Putri Riskia Apriani
18 Oktober, 2019 08:11:17
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 1139 Kali

Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Diskusi Publik dengan tema “Pemerintahan Terbuka Untuk Kesejahteraan” di Hotel Lombok Raya (Kamis, 17/10/2019). Acara ini bertujuan untuk membedah bagaimana mewujudkan pemerintahan terbuka di pemerintahan provinsi NTB sehingga sesuai dengan visi NTB Gemilang.

Diskusi ini digelar sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik dengan kesejahteraan. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan lembaga yang bertugas wajib memberikan informasi. Oleh karenanya, dalam diskusi ini dihadirkan narasumber dari berbagai bidang hadir untuk memberikan pemahaman mengenai keterbukaan informasi. Apalagi saat ini, banyak sekali permohonan yang masuk di Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB untuk penyelesaian  sengketa informasi.

Ketua Komisi Informasi Hendriadi menjelaskan mengenai isu-isu kesejahteraan dalam keterbukaan informasi. Persoalan-persoalan sejahtera itu sebagian besar menyentuh langsung masyarakat desa. Maka dari itu, KI beberapa waktu lalu telah mencanangkan desa pembenahan informasi publik. Segala sesuatu yang menyangkut desa harus dibicarakan bersama masyarakat desa agar sama-sama mengetahui, terutama pembahasan mengenai anggaran desa yang bersifat transparansi yang sewajibnya harus diketahui bersama. Dan juga tata kelola  pemerintahan desa perlu di intervensi oleh KI supaya lebih terbuka dengan masyarakat desa sehingga nantinya dalam proses pembangunan juga berjalan dengan efektif.

Hendriadi juga menyebut di kalangan swasta prinsip keterbukaan telah menjadi mainstream dan menjadi bagian dari kebutuhan. Namun prinsip tersebut berbanding terbalik dengan badan publik atau pemerintah yang tidak mau terbuka mengenai keterbukaan informasi Oleh karena itu, ia mengajak untuk sama-sama diskusi dan elaborasi mengenai hal tersebut. Sehingga pemerintahan yang terbuka terhadap masyarakat dapat terwujud.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir. Ridwan Syah, M.SC, MTP, MM memberitahukan mengenai substansi keterbukaan informasi diantaranya ialah informasi harus benar dan informasi yang diberikan kepada yang membutuhkan diatur sebagai kewajiban konstitusional yang disampaikan dengan cara yang tepat dan cepat.

 

Baca Juga :


“Pemerintah melayani keterbukaan informasi publik. Informasi jangan diminta namun didatangi, diceritakan. Seperti yang Pak Gubernur kita lakukan sekarang, beliau sangat responsif terhadap apa saja informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat baik di facebook, instagram, dan di grup-grup wa.” Tuturnya

Ia menambahkan mengenai tujuan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ialah pertama mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, kedua meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.



 
Putri Riskia Apriani

Putri Riskia Apriani

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan