logoblog

Cari

Setelah Desa, KI NTB Fokus Layanan Dasar

Setelah Desa, KI NTB Fokus Layanan Dasar

Layanan dasar menjadi fokus Komisi Informasi NTB setelah institusi desa dinilai berhasil dalam pengelolaan keterbukaan informasi. Hal ini terkait erat dengan

Pelayanan Publik

suryadi jamie
Oleh suryadi jamie
12 September, 2019 12:19:06
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 1037 Kali

Layanan dasar menjadi fokus Komisi Informasi NTB setelah institusi desa dinilai berhasil dalam pengelolaan keterbukaan informasi. Hal ini terkait erat dengan upaya peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan komponen penyusun Indeks Pembangunan Masyarakat. Untuk Keterbukaan Informasi Publik badan layanan public akan dibentuk badan layanan dasar model sebagai penyelenggara keterbukaan informasi publik. Tahap pertama akan dibentuk satu puskesmas model dan satu sekolah model di tiap kabupaten/kota. 

Wakil ketua Komisi Informasi, Lalu Achmad Busyairi menjelaskan, keterbukaan informasi publik sudah dilaksanakan di sebagian besar desa di NTB. Namun perlu terus didorong untuk diselenggarakan secara sistematis sesuai perintah undang-undang. 

“Desa merupakan komunitas tempat tinggal sebagian besar masyarakat dan masyarakat berhak mengetahui informasi pembangunan yang diselenggarakan oleh aparat desa secara transparan”, jelas Busyairi”.

Hal itu dikatakannya dalam kegiatan advokasi keterbukaan informasi public yang digelar Komisi Informasi NTB di Sumbawa (Rabu, 11/09). Dalam kegiatan tersebut hadir juga sektor terkait yang didorong untuk segera menerapkan keterbukaan public. Diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bagian Humas Pemda Sumbawa. 

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Sumbawa Arachman Ansori, S.Sos, M.SE. menyatakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih memerlukan upaya yang lebih keras lagi di Kabupaten Sumbawa meski dikatakannya sudah banyak pula desa di Sumbawa yang telah membentuk PPID desa sebagai pusat informasi masyarakat desa. 

 

Baca Juga :


“ Kami mulai melibatkan sekolah dan puskesmas untuk membuka informasi seluas luasnya kepada masyarakat, ” kata Arachman. 


Pada kesempatan lain, komisioner KI NTB, Achmad Zaini menyampaikan rencana akan diselenggarakannya gerakan bersama layanan dasar dan desa menuju benderang informasi publik (Gebyar DBIP)  pada 24 Oktober 2019. Kegiatan tersebut merupakan ajang silaturahmi dan sambung rasa terkait masalah layanan publik sekaligus juga sebagai sarana untuk memantik badan layanan dasar khususnya bidang kesehatan dan pendidikan  agar menyelenggarakan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Pada Gebyar DBiP nanti akan diikut oleh 1500 peserta yang berasal dari desa, sekolah dan Puskemas. Ia meminta pemerintah kabupaten Sumbawa untuk mendukung implementasi keterbukaan publik di wilayahnya.

KI NTB diterima Asisten I setda kota Bima Drs H Supratman MSi didampingi Drs Ahmadi Msi. Hadir pula dalam pertemuan koordinasi tersebut, Kabag Hukum Setda kota Bima, Sekdis Pendidikan dan Kabid Promkes Dikes kota Bima. (jm tim media).



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan