logoblog

Cari

Pengusaha Apresiasi Gubernur NTB

Pengusaha Apresiasi Gubernur NTB

Terbitnya kebijakan tersebut disambut suka cita dan diapresiasi para pengusaha. Sejumlah pengusaha konstruksi dari berbagai organisasi mengapresiasi kebijakan Gubernur Zul tersebut.

Pelayanan Publik

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
19 Juli, 2019 17:06:53
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 1496 Kali

Terbitnya kebijakan tersebut disambut suka cita dan diapresiasi para pengusaha. Sejumlah pengusaha konstruksi dari berbagai organisasi mengapresiasi kebijakan Gubernur Zul tersebut.

"Kami mengapresiasi kebijakan Gubernur yang telah menerbitkan Pergub ini," kata Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Keanggota, Gapensi NTB, Eddy Sophiaan, Kamis (18/7) di Mataram

Edy memaparkan, Pergub ini menunjukan keberpihakan Gubernur Zul atas nasib pengusaha lokal di NTB. Apalagi, tambah dia, hampir 90 persen dari sekitar 3000 pengusaha konstruksi lokal NTB tergolong sebagai pengusaha kecil.

"Pergub ini menjadi pedoman bahwa pengusaha luar NTB yang ikut tender proyek-proyek APBD lingkup Provinsi, wajib menggandeng pengusaha lokal sebagai mitra pendukung," ungkapnya

Menurut Edy, selama ini hal tersebut jarang sekali terjadi. Para pengusaha luar NTB yang ikut tender dan mengerjakan proyek APBD NTB selama ini berjalan sendiri, tanpa melibatkan pengusaha lokal.

Eddy menambahkan, dalam Pergub juga diatur bahwa perusahaan luar NTB harus memiliki NPWP perusahaan cabang di NTB, sehingga benefit pajak dari proyek yang didapatkan bisa masuk menjadi pendapatan daerah di NTB.

"Kalau dulu kan mereka kerja di NTB, dapat untung, tapi pajaknya tidak masuk ke NTB. Nah Pergub ini mengatur agar pajak bisa dinikmati juga di NTB," tukasnya.

Ia berharap para pengusaha konstruksi di NTB dan assosiasi terkait bisa memanfaatkan peluang yang disiapkan pemerintah daerah ini dengan mempersiapkan diri sebaik baiknya.

 

Baca Juga :


Selain itu, untuk memastikan kontrol terhadap aturan ini harus dibentuk Komite Pemantau terdiri dari unsur assosiasi pengusaha, LPJK dan pemerintah. Masyarakat jasa konstruksi yang tergabung dalam koordinasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB sangat mengapresiasi Pergub ini.

Apalagi hal ini sudah sejak lama diminta agar pemerintah daerah menerbitkan payung hukum untuk melindungi masyarakat jasa konstruksi di NTB.

Hal senada diungkapkan Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijah, ST, MT. Ditambahkannya, tujuan Pergub ini adalah agar proyek proyek dengan sumber anggaran daerah (APBD) yang dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan luar daerah diharapkan dikerjasamakan dengan masyarakat jasa konstruksi yang ada di NTB untuk transfer knowledge.

"Kami menyampaikan syukur dan terimakasih, pemerintah daerah NTB telah mendukung dan menjawab harapan para pelaku jasa konstruksi di NTB," kata Nurul

Hijah, seraya mengharapkan para OPD di lingkup Pemprov NTB juga harus konsisten menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur NTB, pungkasnya. --- (diskominfotik)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan