logoblog

Cari

DANREM 162/WB Berikan Deadline Kepada Pengusaha Sesuai SPK

DANREM 162/WB Berikan Deadline Kepada Pengusaha Sesuai SPK

  Kampungmedia Mataram - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., usai menggelar rapat bersama BPBD, Dinas Perkim

Pelayanan Publik

Nanang Abdul Hamid
Oleh Nanang Abdul Hamid
11 Februari, 2019 20:00:41
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 442 Kali

 

Kampungmedia Mataram - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., usai menggelar rapat bersama BPBD, Dinas Perkim dan para pengusaha yang menjadi aplikator dalam pembangunan rumah rusak berat akibat gempa.

Danrem 162/WB dalam keterangannya saat di wawancara sejumlah media di Media Center Posko Terpadu Rehab Rekons Pasca Gempa NTB Kantor Sekertariat BNPB NTB Jalan Catur Warga Mataram, Senin (11/2) menyampaikan tadi kami sudah menggelar rapat koordinasi kesiapan dalam rangka rencana pencairan untuk rumah rusak berat besok pada Selasa (12/2/2019) di dua lokasi yakni di lapangan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan di lapangan Transad Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.

"Kami mengumpulkan para pengusaha untuk membahas sistemasi proses pencairan dana stimulan satu pintu untuk rumah rusak berat mulai dari antri sampai dengan pencairan bantuan dana tersebut menjadi SPK yang ditandatangani antara Aplikator dengan Pokmas itu sendiri," ungkap Danrem.

Terkait dengan pembangunan rumah rusak berat, Lanjutnya, para pengusaha memiliki batas waktu maksimal selama 30 hari yang dituangkan di dalam perjanjian SPK sesuai dengan model yang sudah terverifikasi.

 

Baca Juga :


"Ada tujuh macam model rumah tahan gempa (RTG) yang sudah terverifikasi diantara Risha, Risba, Risbari, Riko, Rika dan lainnya, namun yang paling banyak diminati oleh Pokmas untuk saat ini adalah Risba dan Risbari karena menggunakan baja ringan," ujar Kolonel Ahmad Rizal.

Selain itu, orang nomor satu di jajaran Korem tersebut juga memberikan penekanan kepada para pengusaha yang ikut menjadi aplikator rumah rusak berat. 

''Karena ini permulaan, kami berikan kepada para pengusaha yang sudah siap, yang sudah memiliki workshop, gudang, alat angkut dan biasa bekerja dibidang tersebut karena perjanjian dalam SPK, dua hari setelah perjanjian material sudah berada di lokasi pembangunan, dan apabila tidak sesuai dengan isi perjanjian dalam SPK maka ada sanksi yang akan diberikan kepada pengusaha tersebut," pungkasnya.(N3G)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan