logoblog

Cari

PPID Wajib Menyediakan Informasi Publik

PPID Wajib Menyediakan Informasi Publik

Dinas Komunikasi,  Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggelar pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM Pejabat Pengelola  Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pelayanan Publik

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
18 Oktober, 2018 15:43:23
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 5066 Kali

Dinas Komunikasi,  Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggelar pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM Pejabat Pengelola  Informasi dan Dokumentasi (PPID)  Kabupaten/Kota Se-NTB,  Selasa (16/10) di Gedung PKK kabupaten Bima.

Pelatihan peningkatan SDM Pejabat Pengelola  Informasi dan Dokumentasi (PPID) diikuti oleh 40 pengelola PPID Organisasi  Perangkat Daerah (OPD)  kabupaten Bima.

Pelatihan dipandu Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Diskominfotik NTB Abubakar. Menghadirkan salah dari Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Hendriadi,  SE, ME.

Kepala Dinas Komunikasi,  Informatika dan Statistik Kabupaten Bima H.  Abdul Usman SH,  M.Si membuka secara resmi kegiatan  tersebut.

"Pelatihan ini sangat bermanfaat, untuk meningkatkan kapasitas SDM, khususnya yang ditunjuk oleh pimpinan sebagai orang yang mengelola PPID di masing-masing OPD,” kata Wahab.

Pemerintah Kabupaten Bima memberikan apresiasi kepada Diskominfotik Provinsi NTB atas penyelenggaraan pelatihan ini.  Karena kegiatan ini bernilai positif bagi aparatur pengelola informasi dan dokumentasi yang dalam mengelola  informasi bagi masyarakat.

 

Baca Juga :


Sementara itu Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Hendriadi,  SE, ME. Dalam paparannya  mengatakan bahwa tugas utama PPID mencakup empat kegiatan. Anatar lain mencakup mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik,  pelayanan Informasi Publik serta  pengelolaan dan pendokumentasian informasi". Jelas Hendriadi.             

Sehubungan dengan sengketa informasi, ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu proses mediasi atau penyelesaian  sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

Sedangkan ajudikasi yaitu sebuah proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diputus oleh Komisi Informasi antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi".  Jelas Hendri. (Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan