logoblog

Cari

Tutup Iklan

KPID NTB Gelar EDP Lembaga Penyiaran

KPID NTB Gelar EDP Lembaga Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB menggelar acara Evaluasi dengar Pendapat Terhadap Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi NTB, acara

Pelayanan Publik

Suparman
Oleh Suparman
25 Juni, 2018 11:35:57
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 2686 Kali

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB menggelar acara Evaluasi dengar Pendapat (EDP) terhadap pemohon izin penyelenggaraan penyiaran di Provinsi NTB, acara diikuti oleh 11 pemohon dan beberapa  perwakilan mahasiswa pada senin (25/06) di salah satu hotel di kawasan wisata senggigi.

Mewakili Kepala Dinas, kegiatan tersebut dibuka oleh Sekrataris Dinas Kominfotik NTB, Fairuz Abadi, SH dan dihadiri pula oleh Narasumber dari Akademisi Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan, QH, MA, Budayawan NTB--H. Lalu Anggawa Nuraksi, Kepala Balai Monitor (Balmon) NTB--Komang Sudiarta, SH.,MH serta para Komisioner KPID NTB.

Dalam sambutannya Fairuz mengatakan, lembaga penyiaran merupakan corong menyampaikan informasi yang berisikan ajakan berbuat baik dan menghentikan keburukan, sehingga informasi dapat memperbaiki peradaban dan mencerdaskan bangsa.

"Pelaku penyiaran adalah orang-orang yang telah memantaskan dirinya untuk menyampaikan amanah dan mengabarkan hal-hal yang baik," tegasnya.

Dalam pengantarnya, Ketua KPID NTB, Yusron Saudi, S.T., M. Pd mengatakan bahwa kegiatan EDP ini sebagai tindak lanjut dari 11 lembaga penyiaran yang telah mengajukan proposal untuk mendapatkan izin penyiaran di NTB. 

"kesesbelas lembaga penyiaran ini masing-masing akan memaparkan program yang telah rencanakan dihadapan para narasumber untuk kemudian KPID melakukan pengkajian dan menerukan hasilnya ke Kemenkominfo untuk memperoleh Rekomendasi." Jelas Yusron

 

Baca Juga :


Yusron juga mengatakan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mengarahkan penyiaran menuju tatanan yang adil, merata, seimbang terutama mengenai arus informasi dan pesan penyiaran.

"Sebagai upaya kita untuk mewujudkan penyiaran yang dapat memperkukuh integrasi nasional. Kemudian untuk mewujudkan penyelenggaraan yang efektif, efisien dan memiliki kepastian hukum,"jelasnya.

Untuk mendapatkan izin penyiaran, lembaga penyiaran harus mampu menyampaikan program yang mendukung informasi di NTB, proses Izin penyiaran melalui program yang dipaparkan kemudian dikaji oleh 10 anggota, 3 orang Narasumber dan 7 orang anggota Komisioner, keputusan Izin penyiaran akan berlangsung setelah sidang pleno selanjutnya.

Adapun 11 Lembaga Penyiaran sebagai Pemohon Izin Penyiaran diantaranya, PT Radio Lombok Citra Buanaswarasakti Mataram, PT Radio Silver Bahagia Lombok Utara, PT Radio Cahaya Persada Kota Bima, PT Radio Rizki Barokah Lombok Tengah, PT Radio Raka Sukses Makmur Lombok Timur, PT Radio Rinjani Persada Lombok Timur, PT Radio Surya Berkah Lestari Lombok Tengah, PT Radio Cahaya Timur Sumbawa Besar, PT Radio Atsar Media Madani Kab Sumbawa Barat, PT Radio Suara Tastura Lombok Lombok Tengah, PT Radio Swaracitra Bimalestari Bima.[]



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan