logoblog

Cari

Tutup Iklan

Nahkoda Baru KI NTB

Nahkoda Baru KI NTB

Kepemimpinan Komisi Informasi Provinsi NTB masa bahkti  2016 - 2018 telah berakhir. Kini KI NTB resmi memiliki struktur kepengurusan baru masa

Pelayanan Publik

Novita Hidayani
Oleh Novita Hidayani
28 Mei, 2018 16:10:54
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 6171 Kali

Kepemimpinan Komisi Informasi Provinsi NTB masa bahkti  2016 - 2018 telah berakhir. Kini KI NTB resmi memiliki struktur kepengurusan baru masa bhakti 2018 - 2020 hasil rapat pleno yang digelar pada Kamis (24/5).

Struktur kepengurusan baru tersebut terdiri dari ketua Hendriadi, wakil Ketua, Lalu Ahmad Busyairi, Kordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Ajeng Roslinda, Kordinator Bidang Evaluasi, advokasi dan sosialisasi M.Zaini, Koordinator Bidang Kelembagaan Najamudin Amy.

Sedangkan struktur kepengurusan pada periode sebelumnya adalah Ajeng Roslinda sebagai ketua, wakil Ketua Najamudin Amy, Koordinator bidang Kelembagaan M.Zaini, Koordinator bidang Evaluasi advokasi dan sosialisasi Hendriadi, dan Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Lalu Ahmad Busyairi.

"Pergantian ini adalah pergantian biasa. Oleh karenanya segala sesuatu terkait agenda KI NTB tetap berjalan sebagaimana biasa.   Namun demikian kita selalu berharap agar KI ke depan bisa lebih baik lagi dlm mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi secara efektif,  efisien dan berkeadilan," tutur Hendriadi selaku Ketua KI NTB yang baru. 

Berbagai pihak memberikan apresiasi sekaligus harapan besar  dengan telah dilakukannya  pergantian pimpinan KI NTB. Adalah Ahyar Supriadi, SH Kordinator Badan Pekerja SOMASI NTB salah satunya. 

Ahyar Supriadi menyampaikan, KI NTB perlu memikirkan bagaimana melakukan edukasi pada sektor BUMN/BUMD. Dikarenakan kasus dugaan korupsi pada sektor swasta seperti BUMN/BUMD terus berulang dengan nilai kerugian negara diduga miliaran rupiah. 

 

Baca Juga :


"Kasus dugaan korupsi merger BPR menjadi contoh paling konkrit bagamna buruknya tata kelola pada sektor BUMD. Salah satu sebabnya adalah tata kelola informasi yg masih buruk.Badan publik yg bersifat vertikal juga penting Seperti BPN  BPS/BPK/BPKP dalam hal ini," jelasnya. 

Susan, seorang pegiat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga menyampaikan harapannya terhadap kepengurusan KI NTB yang baru. Ia mengharapkan KI NTB ke depannya dapat lebih maksimal sebagai penjamin dari pelaksanaan UU KIP. Dengan kepengurusan yang baru, KI NTB diharapkan dapat memastikan akses interaksi mudah, murah, dan  cepat antara masyarakat dan badan publik dlm konteks pelayanan informasi.

"Substansi dari pelaksanaan UU KIP adalah adanya peningkatan kualitas Demokrasi, yg berkorelasi dengan peningkatan Kesejahteraan masyarakat, jika negara di kelola dengan baik atau demokratis maka akan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera," tegas Susan. (*)



 
Novita Hidayani

Novita Hidayani

email: hidayaninovita@gmail.com facebook: Novita Hidayani twitter: @yfoundme

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan