logoblog

Cari

LHP BPK RI Barometer Kinerja Aparatur Dalam Pengelolaan Keuangan

LHP BPK RI Barometer Kinerja Aparatur Dalam Pengelolaan Keuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna Istimewa tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan

Pelayanan Publik

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
28 Mei, 2018 14:25:24
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 11424 Kali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna Istimewa tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2017 kepada DPRD Provinsi NTB, Jum'at (25/5) di ruang sidang gedung DPRD.

Dalam Rapat Paripurna Istimewa  tersebut hadir Anggota DPRD Provinsi NTB, BPK RI perwakilan NTB, Gubernur NTB, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), undangan yang terdiri dari Kepala OPD lingkup Pemrov. NTB, wartawan media cetak dan elektronik serta masyarakat umum.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH dalam sambutannya saat memimpin rapat mengatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2017 Pemprov. NTB oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Sesuai dengan bunyi pasal 23 E ayat 1 UU 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara di bentuk satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Atas dasar tersebut BPK wajib melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan daerah secara sungguh-sungguh hanya dengan melakukan pemeriksaan yang bebas mandiri dan transparan dapat diwujudkan pemeritahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan kunci untuk penumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah.

Selanjutnya pasal 23 E ayat 2 dan ayat uud 1945  menegaskan bahwa hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPRD Prov dan Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan ayat 3 menyebutkan hasil pemeriksaan tersebut di tindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang .

Selanjutnya dalam pasal 17 ayat 2 uu no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara ditegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan laporan atas keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas maka Badan Musyawarah DPRD Provinsi NTB telah menetapkan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun anggaran 2017 dilaksanakan pada Jumat 25 Mei 2018  dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi NTB.

 

Baca Juga :


“Hakekat penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD Provinsi NTB adalah sejalan dengan fungsi dewan sebagaimana di atur dalam pasal 96 ayat 1 uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menegaskan bahwa DPRD Provinsi memiliki fungsi pembentukan Perda Provinsi, fungsi anggaran, dan pengawasan,” jelas Hj. Baiq Isvie Rupaeda

Karena itu penyerahan hasil pemeriksaan disamping sebagai pelaksanaan kewajiban BPK dalam memenuhi amanat konstitusional juga diharapkan dapat membantu dewan dalam melaksanakan ketiga fungi tersebut. Oleh karena itu penyerahan laporan hasil pemeriksaan akan menjadi barometer kedepan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam mengelola keuangan pemerintah provinsi NTB yang transparan dan akuntabel.

“Kesemua ini merupakan langkah penting untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai koreksi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi NTB akan menjadi masukan yang sangat penting untuk penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan Pemprov. NTB di massa yang akan datang baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaannya,” tegas Perempun pertama yang menjadi ketua DPRD Provinsi NTB ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan Provinsi NTB atas laporan keuangan Pemrov. NTB selama 6 tahun berturut turut,  BPK RI memberikan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemrov. NTB yaitu mulai tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012, tahun anggaran  2013, tahun anggaran 2014, tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016.

Hj. Baiq Isvie Rupaeda  mengatakan, ini semua berkat kerja keras semua masyarakat NTB, kerjasama semua elemen pemerintah. “Hasil kerja keras kita selama ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan,  harapan kita semua semoga penilian oponi wajar tanpa pengecualian kepada Pemrov. NTB dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik lagi,” ujar perwakilan gender dari utusan Golkar ini. (Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan