logoblog

Cari

Tutup Iklan

Komisi II DPR RI Tinjau Kualitas Pelayanan Publik DPM-PTSP NTB

Komisi II DPR RI Tinjau Kualitas Pelayanan Publik DPM-PTSP NTB

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Reses  masa persidangan III tahun

Pelayanan Publik

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
01 Maret, 2018 18:21:03
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 3706 Kali

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Reses  masa persidangan III tahun 2017-2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB untuk melihat langsung dan mengetahui langsung dari dekat pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi  kepada masyarakat, Rabu (28/2) di Provinsi NTB.

Menurut Ketua Tim dan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), H. Zainudin Amail, SE., M. menjelaskan bahwa kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka reses. Ada 3 Provinsi yang di datangi, yaitu NTB, Kalimantan Timur dan Yogyakarta.  Yang dilakukan adalah dalam fungi pengawasan Dewan kami . “Kami ingin mengetahui dari dekat pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi atau Kabuapten/Kota,” ujar Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Komisi II bermitra dengan Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa) terkait langsung dengan kebutuhan atau hajat hidup masyarakat, kita mau memastikan pelayanan public di provinsi NTB ini berjalan dengan baik.

“Kita ingin memastikan Ombudsman yang berfungsi memamtau, melihat tentang  pelaksanaan pelayan public yang ada disetiap daerah berjalan dengan baik dan sesuai tugas pokok dan fungsinya. “Di NTB kami juga sudah memintakan laporan dari Ombudsman Daerah NTB,” ujar Zainudin.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Drs. H. Lalu Gita Aryadi menjelaskan bahwa kedatangan Anggota Komisi II DPR RI ke Provinsi NTB ingin melihat langsung bagaimana kualitas pelayanan public di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB.

Lalu Gita Aryadi juga menjelaskan didepan Komisi II DPR RI tentang kualitas pelayan Publik yang dilaksanakan selama ini di DPM-PTSP, dalam hal pelayanan publik. Mampu mengalihkan zona kuning menjadi zona hijau di tahun 2017 dalam realisasi investasi. Bahkan di tingkat provinsi dalam kategori pelayanan publik oleh Kemenpan RB berhasil mendapatkan predikat terbaik III Nasional.

“Didampingi Ombusman Daerah NTB, Menjelaskan secara nasional tingkat kepatuhan pelayan public di NTB terbaik I di Indonesia, itu yang disampaikan didepan anggota rombongan Komisi II DPR RI,”jelas Lalu Gita Aryadi.

 

Baca Juga :


Didepan rombongan Komisi II DPR RI, Kepala DPM-PTSP Provinsi NTB Drs. Lalu Gita Aryadi juga menjelaskan,  Saat ini DPM-PTSP NTB telah melakukan terobosan baru untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan perizinan yaitu Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu (SIPEPADU). Dimana program ini diharapkan bisa memberikan pelayanan yang cepat cermat dan tentunya menyenangkan bagi masyarakat.

Disamping mengunjungi DPM-PTSP Provinsi NTB, Komisi II DPR RI juga mengunjungi Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) melihat  kualitas proses penyelenggaraan layanan dan mengkonfirmasi banyaknya TKI dan TKW di luar negeri yang bermasalah. Bagaimana peran dan penyiapan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah kepada TKI dan TKW sehingga mereka bekerja tidak menjadi masalah di luar negeri .

Disamping pelayan Publik bagi masyarakat, kunjungan kerja dalam rangka reses komisi II DPR RI ini juga ingin melihat penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebelum mengunjungi DPM-PTSP rombongan bertandang ke Kantor Gubernur NTB untuk menggelar pertemuan dengan Gubernut NTB, Pimpinan DPRD Provinsi NTB, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan seluruh OPD lingkup Provinsi NTB.

Setelah kunker ke DPM-PTSP  11 orang anggota Komisi II DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka Reses di 3 Provinsi yaitu NTB, Kalimantan Timur dan Yogyakarta dalam rangka Rese  ini,  di Provinsi NTB akan membahas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintah daerah membahas kepegawaian daerah dan penanganan tenaga honorer dan arsip daerah.

Kunjungan Kerja ini juga mengagendakan kunjungan lapangan dan pertemuan dengan KPU, Bawaslu dan Gakumdu yang akan menyelenggarakan Pilkada  dan netralitas ASN  dan TNI/Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018. (Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan