logoblog

Cari

Tutup Iklan

Pelayanan Publik Yang Prima Di Lotim

Pelayanan Publik Yang Prima Di Lotim

Pemerintah Daerah atau Calon Kepala Daerah yang di saring melalui Pesta demokrasi Dikabupaten Lombok Timur harus benar-benar siap mengawal Program dan

Pelayanan Publik

Chairil Anwar
Oleh Chairil Anwar
18 Januari, 2018 14:29:33
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 2988 Kali

Pemerintah Daerah atau Calon Kepala Daerah yang disaring melalui Pesta demokrasi di kabupaten Lombok Timur harus benar-benar siap mengawal program dan hasil godokan DPR dengan tidak memandang angka dukungan parpol dalam pesta PILKADA dan harus menjadikan PILKADA. Sebagai media yang mampu memberi solusi dan kebutuhan akan krisis kepemimpinan dan mensuplay kehadiran pemimpin yang benar-benar memahami masyarakat.

Seorang pemimpin yang faham dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang sudah berkembang dan tidak memaksakan sebuah determinasi kepentingan semu semisal pengkultusan Ormas, Yayasan, Partai ataupun Golongan, bila sistem penjaringan pemimpin atau PILKADA 2018 serentak gagal menjawab kebutuhan pemimpin yang gagal faham, maka inilah gerbang utama menuju kejumudan dan kemunduran dalam kancah reformasi birokrasi yang akuntabel seperti program BPID atau City Smart yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Peremajaan dan penigkatan Grade prangkat desa, diharapkan sebagai suatu sistem yang mampu menjawab penurunan kwalitas pelayanan publik, perangkat sistem yang dimantapkan oleh DPRD kabupaten Lombok Timur, selain menjadi prestasi patut diberikan apresiasi, amanat pelayanan publik yang prima dan cepat tepat merupakan pertimbangan yang tidak berlebihan di tengah tuntutan globalisasi dan modernisasi yang serba menuntut efisiensi.

Sebagai pelayan publik perangkat desa diharapkan mampu menjawab realitas pendidikan masyarakat kelas menengah dan elit dengan tingkat ragam kebutuhan yang kian variatif dan berwarna warni, selain itu modernisasi dan tantangan Sistem informasi publik yang kian beragam membutuhkan spesifikasi dan keahlian yang memadai untuk bisa melayani kehendak sistem yang sudah ada, maka sumberdaya manusia menjadi prioritas utama yang akan diupayakan oleh pemerintah.

Lahirnya kebijakan publik seperti peningkatan grade dan peremajaan perangkat desa haruslah dapat disambut dengan mindset berfikir yang lebih jernih dengan tidak menimbang persoalan-persoalan politis balas jasa atau politik balas budi dari tim-tim sukses yang sudah berkontribusi dalam pesta demokrasi dan pemenangan kontes Pilkades serentak lotim tahun 2017 lalu, Pemerintah desa atau kepala desa diwilayah kabupaten Lombok timur, dituntut lebih akurat dan lebih jeli dalam melihat potensi masyarakat dengan latar belakang pendidikannya.

Sekurangnya ada beberapa indikasi yang akan berkontribusi dalam menyiapkan Sumberdaya manusia untuk sampainya tujuan dari maksud peremajaan dan peningkatan Grade perangkat tersebut, indikator utamanya adalah, Pertama, Dewan Perwakilan rakyat sebagai sebuah lembaga kaderisasi masyarakat secara politis harus lebih terbuka membuka diskusi dengan tidak memberikan Justifikasi terhadap objektifitas Kepala desa sebagai Komandan Tengah dalam mengawal terwujudnya pelayanan Masyarakat yang prima dengan lahirnya (UU-Desa).

 

Baca Juga :


Kedua masyarakat atau calon pelayan Masyarakat yang masuk dalam jaring penyaringan, yang mendapatkan amanah dari pemegang kebijakan di tingkat desa harus meyakini setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah wujud kepedulian terhadap hasil musyawarah dewan perwakilan rakyat sebagai wakil masyarakat secara menyeluruh, dengan langkah semacam ini tingkat kecemburuan sosial dengan stratifikasi sosial yang sudah ada di masyarakat tidak menjadi jurang pemisah antara masyarakat bawah dengan menengah dan masyarakat atas utamanya yang lebih mudah mengakses informasi media (Network Media).

Ketiga Pemerintah tidak bisa melihat persoalan ini sebagai suatu keputusan sepihak karena sesungguhnya setiap hasil godokan DPR diparlemen adalah bentuk dan perwujudan Aspirasi dari Seluruh rakyat di tingkat dasar, seperti petani,pedagang,nelayan,Pegawai Negeri Sipil,Polri, TNI dan Swasta secara menyeluruh termasuk Guru-guru Madrasah diseluruh Pelosak Lombok timur, Harapannya apabila pemerintah mampu memposisikan diri pada sistem yang tepat akan mampu menekan angka mobilisasi dan jumlah Pengangguran Remaja utamanya Tamatan PTN yang ada di kabupaten Lombok timur.

Dari indikator diatas jelas semua komponen harus berada pada posisi yang tepat tanpa memandang keuntungan pribadi atau golongan terutama pemerintah daerah Kabupaten Lombok timur, disisilain untuk kepala Daerah atau calon kepala daerah yang akan dipilih dalam PILKADA 27 Juni 2018 diharapkan lebih memprioritaskan issu ini sebagai barang layak jual untuk mendorong kepercayaan masyarakat demi terwujudnya good Governance.

 



 
Chairil Anwar

Chairil Anwar

Menjadi tua adalah sebuah kebiasaan, sedangkan menjadi dewasa adalah sebuah pilihan, dari KMKrens untuk NTB yang berdaya saing. HP 087763256047

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan