logoblog

Cari

Tutup Iklan

Peringkat Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB 2017

Peringkat Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB 2017

Hadirnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Keterbukaan informasi publik

Pelayanan Publik

Aan Harmiawan
Oleh Aan Harmiawan
28 Desember, 2017 14:49:01
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 9763 Kali

Hadirnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Keterbukaan informasi publik juga menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurusi kepentingan publik.

‘’Keterbukaan informasi salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah, terus tingkatkan kinerja kita dalam berbagai sektor yang ada’’. Demikian ungkap Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H.Moh.Amin pada saat memberikan sambutan dalam acara ‘’Anugerah Badan Publik Informasi Publik’ Prov.NTB 2017’’ yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Prov.NTB, yang berlangsung di ballroom Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu,(27/12).

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Bupati dan Wakil Bupati, kepala OPD, instansi dan badan publik serta pimpinan parpol se NTB terkait.

Dari 82 Badan Publik yang dievaluasi oleh tim penilai Komisi Informasi selama 6 bulan mulai Juni s/d Desember 2017. Terpilih 13 badan publik yang berhak mendapatkan mendapatkan penghargaan informatif yang terbagi dalam 4 kategori.

Berikut tabel peringkat terbaik hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB berdasarkan data Komisi Informasi tahun 2017:

1. Kategori (Organisasi Perangkat Daerah) OPD

Dari total 43 OPD yang dievaluasi, 10 OPD diantaranya masuk nominasi. Namun hanya 5 OPD yang berhak mendapatkan reward. Pada kategori ini juga terjadi pergeseran posisi. RSJ Mutiara Sukma pada tahun sebelumnya menduduki peringkat pertama harus digeser oleh Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) diposisi teratas.

 

 

 

2. Kategori Kabupaten / Kota

Dengan total 10 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi NTB, hanya 5 Kabupaten / Kota yang masuk nominasi dalam kategori ini. Kabupaten Lombok Barat berhasil mengukuhkan dirinya di tempat teratas setelah pada tahun sebelumnya diraih oleh Kota Mataram diposisi yang sama.

 

 

 

Baca Juga :


 

3. Kategori Partai Politik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih belum tergantikan dalam urusan Keterbukaan Informasi Publik, dengan raihan nilai 70.34 PKS secara berturut berada di posisi teratas mengalahkan 2 parpol lainnya seperti Demokrat dan PAN yang masuk nominasi.

 

 

 

4. Kategori Instansi Vertikal

Pada kategori ini diisi oleh 17 Instansi Vertikal yang masuk penilaian KI, 5 instansi sebagai nominasi diantaranya BPKP, PTUN Mataram, BPK RI NTB, KPU, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Pada posisi puncak KPU NTB masih belum tergantikan, sehingga KPU NTB berhak menyandang reward yang sama pada tahun 2016 yang lalu.

 

 

 

Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi Hendriadi SE.,MM pada saat membacakan laporan mengapresiasi kepada seluruh Badan publik yang telah melaksanakan keterbukaan informasi tersebut sekaligus memberikan catatan kepada seluruh badan publik untuk perbaikan kedepan, mengingat masih masih banyak badan publik yang masih kurang informatif. “Semoga kedepannya kita memperbaikinya”, terang pria kelahiran Mataram tersebut.



 
Aan Harmiawan

Aan Harmiawan

Lahir di Mataram bertepatan dengan HUT Provinsi Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, ingin mencoba menggapai sebuah cita dengan imajinasi yang tertuang dalam media digital. Belajar dan terus belajar!

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan