logoblog

Cari

Tutup Iklan

Bimtek Penyuluhan Produk Hukum

Bimtek Penyuluhan Produk Hukum

Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Tahun Anggaran 2016 diselenggarakan di Kecamatan Batulayar. Kegiatan ini selenggarakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda

Pelayanan Publik

KM. Layarstone
Oleh KM. Layarstone
05 Desember, 2016 07:39:32
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 4682 Kali

Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Tahun Anggaran 2016 diselenggarakan di Kecamatan Batulayar. Kegiatan ini selenggarakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan semua Kepala Desa dan Kepala Urusan Pembangunan se-Kecamatan Batulayar. Program ini digelar di Aula Kantor Desa Senteluk Kamis 1 Desember 2016 yang dimulai sejak pukul 09.00 Wita.  

Derasnya hujan yang turun membuat peserta rapat yang diundang untuk hadir dalam acara bimtek menjadi tidak semarak. Meskipun demikian peserta yang hadir tetap semangat mengikuti penjelasan penyusunan hukum yang dipandu langsung oleh Kasubbag Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Lombok Barat, Sastra Mahendra, SH.

Pertemuan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Camat Batulayar, Suparlan. Dalam sambutannya Suparlan mengatakan begitu pentingnya pengetahuan tentang penyusunan produk hukum. Sebenarnya, tidak hanya Kepala Desa dan Staf yang perlu mendapatkan pengetahuan tentang penyusunan produk hukum ini, staf Kecamatan pun tak kalah pentingnya untuk mengetahui atau menjadi peserta pada acara-acara bimbingan teknis seperti ini, begitu sambutan Camat Batulayar.

Materi yang menjadi titik tekan penyampaian bimtek didominasi oleh peraturan-peraturan, baik dari tingkat paling atas seperti Undang-Undang, PP, hingga Peraturan Desa. Satra Mahendra yang menjadi pemateri tunggal dalam Bimbingan Teknis ini menjabarkan bagaimana cara menyusun aturan-aturan terutama yang terkait dengan Peraturan-Peraturan Desa. Masalah aturan atau undang-undang ini kan sangat riskan. Jadi biasanya kalau sudah membuat Peraturan Desa harus dikonsultasikan ke bagian hukum Setda Kabupaten Lombok Barat, demikian urai Sastra.

 

Baca Juga :


Dari penyampaian yang diutarakan oleh Sastra terkait dengan bimbingan teknis banyak dari peserta terutama kepala desa memberikan respon. Yang paling banyak disampaikan terkait dengan dengan aturan yang memiliki kontribusi atau pungutan yang selama ini kerap terjadi. Misalnya, Kepala Desa Bengkaung, H. Ahmad Junaidi yang getol mempertanyakan soal aturan yang berbau pungli. Misalnya, membuat Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, dan Surat Pengantar. Dalam hal seperti ini, misalnya orang membuat surat pernyataan jual beli, apakah tidak dikenakan biaya? Itu salah satu dari pertanyaan Kepala Desa yang kebanyakan dari mereka masih bingung untuk menyikapinya.

Satra Mahendar yang menjadi pemateri hanya menekankan untuk berhati-hati ketika menangani surat atau izin. Saya harapkan untuk yang tiga ini, yaitu rekomendasi, pengantar dan pernyataan jangan sampai dilakukan pungutan atau berhati-hati, karena sudah banyak kasus yang terjadi kemudian menjerat orang. Terkait dengan jenis surat pernyataan yang tidak boleh dilakukan pungutan, Sastra tidak bisa menjawab dengan sempurna, ini mungkin yang lebih tau permasalahan di Desa adalah pihak BPMPD. Pertemuan diakhiri usai interaktif antara pembicara dengan peserta menjelang pukul 12.00 Wita ditutup langsung oleh Camat Batulayar disusul dengan penyelesaian administrasi. () -03



 
KM. Layarstone

KM. Layarstone

Batulayar sebagai daerah Wisata masih menjadi Target Utama untuk mengembangkan Pariwisata di NTB dan Menciptakan Lapangan Kerja guna mengurangi Resiko Pengangguran

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan