logoblog

Cari

Tutup Iklan

Optimalisasi Program PUGAR di Kabupaten Bima

Optimalisasi Program PUGAR di Kabupaten Bima

KM-Bolo—Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta menggandeng konsultan rencanaan PT

Pelayanan Publik

Optimalisasi Program PUGAR di Kabupaten Bima

Optimalisasi Program PUGAR di Kabupaten Bima

KM Bolo
Oleh KM Bolo
24 November, 2015 09:15:19
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 2145 Kali

KM-Bolo—Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta menggandeng konsultan rencanaan PT Bumi Harmoni Indoguna, melakukan konsultasi publik penyusunan rencana induk  (masterplan) dan detail engineering design (DED) kawasan garam di Kabupaten Bima, dalam meningkatkan optimalisasi program PUGAR di Kabupaten Bima.

Konsultasi publik tersebut secara khusus mengundang camat dan para kepala desa di lokasi Pugar, SKPD terkait dan anggota kelompok petani garam, Senin (23/11) kemarin.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs HM Taufik HAK M.Si  menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang telah memberikan dukungan optimal dengan menghadirkan program Pugar sehingga cukup membantu para petani garam di Kabupaten Bima.

Taufik mengatakan, konsultasi publik DED ditujukan agar bagaimana ke depan petani dan pemerintah dapat secara bersama sama merancang dan merumuskan secara bersama tata kelola garam  sehingga kualitasnya akan lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, petani yang bergabung dalam kelompok agar memahami dengan baik maksud pembuatan DED ini.  Mudah-mudahan dapat dihasilkan D yang baik dan melahirkan program.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir Hj Nurma dalam laporannya mengatakan, konsultasi publik di Bima mencakup upaya pengembangan potensi garam rakyat khususnya yang berada di pesisir Teluk Bima.

Berkaitan program ini, dari 13 kecamatan pesisir yang ada telah diintervensi enam kecamatan sejak tahun 2011 sampai dengan 2014. Pola yang dilakukan adalah  melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) ke rekening kelompok petani garam untuk pembelian sarana produksi.  Dukungan ini ditujukan untuk mendukung pencapaian Swasembada Garam Nasional.

Sedangkan pada tahun 2015, dukungan pugar akan difokuskan pada penataan infrastruktur irigasi tambak dan jalan ekonomi serta penyediaan terpal geo isolator. Hj Nurma menjelaskan, penyusunan DED dimaksudkan agar bagaimana penataan wilayah pembuatan garam khususnya di Teluk Bima dapat dikelola dengan baik. Untuk mendukung upaya ini, Kementerian KKP melakukan penyusunan rencana induk (Masterplan). 

Selama tiga bulan tim konsultan telah bekerja turun lapangan melakukan identifikasi potensi dan fakta-fakta pengelolaan garam di lapangan. Pada konsultasi ini diharapkan akan mendapatkan banyak masukan tentang desain yang telah dibuat agar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan persyaratan teknik yang telah ditetapkan. "Diharapkan para stakeholder berperan aktif memberikan saran dan masukan bagi penyempurnaa DED ini,” ujar Hj Nurma menutup.

Pada sesi diskusi, perwakilan Kementerian KKP Dinah Yunitawati  M.Env.Sc. memaparkan, KKP berharap program Pugar dapat meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan petani garam. 

Baca Juga :


Dinah menjelaskan di tingkat Pusat ada Komite Garam Nasional sebagai instansi lintas Kementerian baik dari Kementrian Perdagangan, Perindustrian, PU, BMKG dan lain sebagainya. Instansi ini bekerja bersama memberikan solusi dalam hal tata kelola garam. Kementerian Perdagangan misalnya—berupaya bagaimana menstabilkan harga garam, sedangkan Kementerian Perindustrian akan mendorong upaya untuk menyalurkan garam berkualitas ke sejumlah industri yang ada. Dan, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang berkomitmen untuk menampung garam rakyat bila kualitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain dua Kementerian tersebut, Kementerian PU juga akan mengimplementasikan pembangunan infrastruktur seperti gudang, pembangunan jalan, irigasi tambak dan lain sebagainya. Sementara BMKG akan mendukung pasokan informasi yang berkaitan dengan data iklim yang sangat bermanfaat bagi para petani garam.

Selain Dinah, Konsultan IPB Ir Budi Suyitno M.Sc. dalam paparannya menyatakan kondisi garam nasional saat ini, di satu sisi permintaan garam industri dalam negeri sangat tinggi. Namun di sisi lain produksi petani garam masih rendah dalam hal kualitas dan kuantitas. Hal ini bisa dilihat dari kebutuhan 4,01 juta ton dan yang mampu dipenuhi oleh produksi garam dalam negeri hanya 1 juta ton. Sisanya sebanyak 1,5 juta ton dipenuhi dari import.

Budi menjelaskan, penyebab rendahnya produksi garam dalam negeri sebabkan oleh sistem tata kelola air yang dipasok untuk garam umumnya kurang baik. Disamping itu pada aspek kualitas, kadar NaCL masih rendah karena ada petani umumnya masih menerapkan sistem tradisional. Selain itu harga jual garam rendah karena nilai tawar petani masih rendah sehingga petani kurang bergairah dalam budi daya garam. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya perbaikan sistem tata kelola air yang mencakup saluran dan kolam, sedangkan dari sisi kualitas perlu penerapan teknologi seperti geo Isolator.

Sementara untuk meningkatkan harga jual garam, maka ini menjadi tugas bersama yang sehingga saat ini belum diatasi karenanya perlu ada terobosan dan keberanian dengan mengacu pada perencanaan yang cermat.(adi) - 05



 
KM Bolo

KM Bolo

Koordinator: SURYADIN Alamat : Jl. Lintas Sumbawa No.53 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Prov. NTB URL:kmbolo.com email:kmbolo@ymail.com Kontak Person: 085-25332-3535 ANGGOTA: Erik, Buhari, Rahmi

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2017 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan