logoblog

Cari

Tutup Iklan

Sosialisasi Percepatan Izin Usaha

Sosialisasi Percepatan Izin Usaha

(KM.Sarangge) Upaya mendorong percepatan pelayanan pemberian perijinan usaha mikro dan  kecil sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2014 terus

Pelayanan Publik

KM. Sarangge
Oleh KM. Sarangge
06 November, 2015 07:14:39
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 5209 Kali

(KM.Sarangge) Upaya mendorong percepatan pelayanan pemberian perijinan usaha mikro dan  kecil sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2014 terus digenjot Dinas Koperasi  Usaha Mikro dan Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggelar  Sosialisasi Percepatan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Se-Pulau Sumbawa oleh Instansi tersebut Rabu (4/11) di aula hotel Marina Kota Bima.Pada acara sosialisasi yang diikuti 75 peserta tersebut Kadis Koperasi dan UKM Provinsi NTB Drs.  Supran M.M mengatakan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut  Perpres nomor 98 tahun 2014. Selain itu juga terdapat nota kesepahaman tiga menteri terkait yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi & UMKM dan Menteri Dalam Negeri. Sejumlah regulasi inilah yang menjadi landasan sehingga terbit instruksi kepada Bupati untuk melimpahkan kewenangan penanganan IUMK ini kepada Camat". kata Supran.
        Dirinya menambahkan, "hal mendasar yang perlu dilakukan adalah memberikan seoptimal mungkin pelayanan kepada masyarakat pada sektor usaha manufaktur, perdagangan dan usaha jasa yang akan dilayani atau ditangani oleh camat.
          Menurutnya, "Pemberian IUMK ini penting disikapi karena aspek izin merupakan salah satu syarat yang diperlukan oleh lembaga keuangan untuk memberikan dukungan permodalan, baik modal kerja maupun modal investasi. Camat diharapkan benar-benar memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak boleh memungut sepeser pun biaya dari masyarakat penerima layanan". Terangnya.
        Pada kesempatan tersebut Penjabat Bupati Bima Drs. Bachrudin M.Pd dalam arahannya mengatakan, "Regulasi ini mengamanatkan bahwa, pengaturan  IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan berusaha. Juga menjamin bahwa para pelaku usaha nantinya akan mendapatkan pendampingan bagi pengembangan usaha dan kemudahan dalam mengakses pembiayaan melalui lembaga keuangan bank.
          "Pemerintah perlu mendorong tumbuh dan bergeraknya usaha kecil supaya mendapatkan konsumen sebab dengan banyaknya konsumen dengan sendirinya perputaran uang dan modal akan meningkat. Inilah cara yang paling bagus untuk mendorong perputaran uang di wilayah kecamatan dan desa". Jelasnya.
       Sektor ekonomi mikro dan kecil merupakan sokoguru pembangunan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan modal. Bila sektor UKM bergerak maju dan berkembang maka kesenjangan ekonomi  yang terjadi di masyarakat akan bisa ditekan.
        "Ini berarti bahwa UKM harus menjadi alternatif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Namun tantangannya saat ini adalah pengelolaan usaha mikro masih terapkan cara yang sederhana, kurang efisien dan masyarakat cenderung cepat puas dengan apa yang diperoleh". Terangnya.
          Bachrudin menambahkan, upaya untuk mendorong tumbuh kembangnya sektor ekonomi mikro dan kecil merupakan salah satu langkah alternatif yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebab saat ini kondisi riil di lapangan menunjukkan sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja belum begitu efektif meningkatkan taraf hidup masyarakat.
        Belum lagi bila ada  bencana, baik kekeringan maupun bencana alam lainnya maka akan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat .     "Karena itu, perlu diubah cara berpikir para wirausahawan bahwa bekerja di sektor formal itu tidak sekedar bekerja, tetapi harus dilaksanakan secara serius agar dapat menghasilkan uang". Katanya
        Sosialisasi dikuti para Camat, pendamping IUMK dan para pejabat terkait lingkup Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima. Narasumber kegiatan yaitu Jahludin Kepala Sub Direktorat Ekonomi Daerah Ditjen Bina Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri dan beberapa narasumber lainnya dari Kementerian Koperasi dan UKM RI(wahyu) -01

 

Baca Juga :




 
KM. Sarangge

KM. Sarangge

Pelopor Kampung Media di Kota Bima. Menyuguhkan Informasi Kampung Yang Tak Kampungan. Ketua Komunitas Dedy Kurniawan.

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan