logoblog

Cari

Perkuat Sektor Perhubungan dan Kominfo

Perkuat Sektor Perhubungan dan Kominfo

Rakornis Dishubkominfo NTB 2015, Perkuat Sinergitas Bangun Sektor Perhubungan dan Kominfo NTB Dishubkominfo NTB menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan dan Kominfo tahun

Pelayanan Publik

Dinas Kominfotik NTB
Oleh Dinas Kominfotik NTB
17 April, 2015 20:49:12
Pelayanan Publik
Komentar: 1
Dibaca: 13586 Kali

Rakornis Dishubkominfo NTB 2015, Perkuat Sinergitas Bangun Sektor Perhubungan dan Kominfo NTB

Dishubkominfo NTB menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan dan Kominfo tahun 2015. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun sektor perhubungan dan implementasi keterbukaan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Jayakarta Senggigi, Lombok Barat, Rabu (15/4) malam yang dibuka Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 15-17 April itu dihadiri seluruh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-NTB, Kepala UPTD Perhubungan, UPTD Kominfo dan stakeholders terkait.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si berterima kasih kepada jajaran Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo yang mendukung kegiatan tersebut. Bagi daerah, kata Wagub, forum Rakornis itu adalah wadah bagi semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pencapaian pembangunan sektor perhubungan dan kominfo di NTB.

Dikatakan, sektor perhubungan dan kominfo merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah. Konektivitas atau perhubungan antarwilayah merupakan kata kunci pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan antardaerah, melalui  sarana perhubungan maupun sarana telekomunikasi.

Amin menjelaskan, pembangunan sektor perhubungan di NTB pada RPJMD 2013-2018 diprioritaskan untuk membangun sarana konektivitas antardaerah yang lebih baik. ‘’Dengan begitu, jalan-jalan dan jembatan yang menghubungkan antarwilayah baik itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi fokus program kami,’’ ucapnya.

Selain pembangunan jalan dan jalur baru, katanya, Pemprov NTB secara rutin untuk memperbaiki kondisi jalan-jalan dan jembatan,  juga pembangunan pelabuhan penyeberangan baik di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok.

‘’Koordinasi antarprovisni dan kabupaten/kota wajib kita lakukan. Infrastruktur pelabuhan yang menjadi ikon daerah seperti Poto Tano, Sape dan Lembar akan terus dioptimalkan. Ikhtiar ini bukan hanya untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat namun juga kesiapan menerima para investor di berbagai bidang,’’terangnya.

Target ke depan yang ingin dicapai, kata Wagub, menjamin konektivitas seluruh daerah dan wilayah  di NTB termasuk wilayah terpencil. Namun demikian, kemampuan daerah dalam membangun sarana dan prasarana perhubungan dan kominfo sangat terbatas. Sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat.

 

Baca Juga :


‘’Karena dukungan pemerintah pusat dalam bentuk apapun sangat berarti. Untuk mendukung ikhtiar mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Forum Rakornis ini sangat  strategis dalam menghasilkan konsep-konsep cerdas dalam pembangunan perhubungan dan kominfo yang semakin  sinergis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang lebih baik di tahun-tahun mendatang,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr mengatakan, dalam Rakornis ini akan disusun langkah-langkah strategis dalam penyusunan program pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Kemudian, hasil rumusan yang telah laksanakan sejak   tanggal 15-17 April itu nantinya disinergikan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, pada hari pertama, dilakukan  pemaparan dari narasumber baik sektor perhubungan maupun sektor kominfo dari kementerian terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, masukan-masukan dari berbagai dinas kabupaten/kota yang ada di NTB, baik perhubungan dan kominfo dengan adanya UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah tentunya ada beberapa hal yang saat ini ditangani kabupaten/kota menjadi kewenangan pusat.

Selanjutnya, pada hari kedua, dilakukan diskusi klinis dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait  dengan kebijakan pembangunan dan operasional di tingkat lapangan. Diharapkan menghasilkan rekomendasi yang akan diprogramkan  tahun 2016 sebagaimana yang telah diusulkan melalui kementerian maupun Musrenbang beberapa waktu lalu.

Peserta Rakornis  ini, kata Agung terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika se NTB. Kepala UPTD lingkup Perhubungan, Kepala UPTD  lingkup Kominfo serta dari mitra kerja baik sektor Perhubungan, Kominfo, asosiasi bidang perhubungan, begitu juga kominfo. []



 

Artikel Terkait

1 KOMENTAR

  1. KM. Sambang Kampung

    KM. Sambang Kampung

    17 April, 2015

    sayang sekali dalam rakornis ini Kampung Media tidak disebut...apakah KM masih menjadi program priortas ?


 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan