logoblog

Cari

Pelayan Masyarakat

Pelayan Masyarakat

Pelayan Masyarakat Demi memberikan pelayanan publik yang prima untuk warga kota Mataram, bapak walikota H. Ahyar Abduh mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam

Pelayanan Publik

eva lestari
Oleh eva lestari
27 Agustus, 2014 16:01:47
Pelayanan Publik
Komentar: 0
Dibaca: 6125 Kali

Demi memberikan pelayanan publik yang prima untuk warga kota Mataram, bapak walikota H. Ahyar Abduh mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam perwal atau peraturan walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram atau yang biasa disebut dengan BPMP2T.

BPMP2T berdiri untuk menindaklanjuti Inpres No 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi yang kemudian dituangkan dalam Permen atau Peraturan Menteri dalam Negeri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). BPMP2T ini bertugas untuk memberikan atau mengeluarkan semua bentuk perizinan baik yang berupa usaha maupun yang non usaha.

Dengan adanya Perwal no 11 Tahun 2014 ini, maka seluruh bentuk perizinan akan berpusat pada BPMP2T, sehingga SKPD ataupun Dinas terkait akan kehilangan wewenang dalam mengeluarkan izin, baik izin membangun bangunan (IMB), izin Insidentil, izin Usaha, SIUP ataupun izin-izin yang lainnya yang masih berada dibawah SKPD terkait. Namun SKPD terkait masih mempunyai wewenang dalam mengeluarkan izinnya apabila perizinan yang diajukan oleh warga sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Perwal tersebut.

Otomatis, SKPD terkait merasa dirugikan dengan adanya pelimpahan wewenang ini, sehingga sosialisasi anatara SKPD, masyarakat sangatlah diperlukan. Terkait dengan ini, NGO menyelenggarakan suatu bentuk kegiatan sosialisasi dengan mempertemukan SKPD terkait dengan BPMP2T serta NGO yang lainnya. Menindaklanjuti atas issu ini, pada tanggal 15-16 Agustus kemarin diadakan Rembuk Warga di Hotel Garden, guna membahas strategi pelayanan publik yang prima, kemudian dilanjutkan dengan Workshop selama 2 hari di Hotel Pratama tanggal 26-27 Agustus kemarin. Dalam Workshop ini, ketua BPMP2T dan LTSP TKI menjadi narasumber kunci terkait dengan Konsep Desain Pelayanan Publik, yang dihadiri oleh SKPD yang bersangkutan, Forum Warga kota serta perwakilan dari beberapa NGO.

Dari pertemuan ini, perwakilan dari SKPD terkait mengeluhkan perwal no 11 tahun 2014 karena menganggap Tufoksinya akan hilang dan mereka akan kehilangan pekerjaannya. Padahalkan tidak sama sekali, mereka atau para SKPD terkait yang khusus membidangi perizinan akan tetap berjalan sesuai dengan tufoksinya masing-masing, namun tidak dalam mengeluakan izin apapun. Sesuai dengan perwal no 11 Tahun 2014 pasal 25 Bab III tentang Tim Teknis, maka walikota membentuk tim teknis guna membantu pelaksanaan pelayanan perizinan, tim teknis ini sendiri merupakan perwakilan dari masing-masing SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, yang kemudian akan dikoordinasikan oleh Kepala Badan yaitu BPMP2T. tim teknis diberikan kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin.

 

Baca Juga :


Bukankah ini suatu bentuk kebijakan yang pas dan sesuai dengan rakyat, sehingga semua instansi pemerintahan maupun yang non pemerintahan sama-sama saling bersinergi atau bekerjasama dalam melayani masyarakat sebagai pelayan yang profesional, memuaskan masyarakat bukan hanya mementingkan jabatan semata dan bukan hanya dipuaskan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas Negara.

Maka dari itu, sebagai pelayan masyarakat, harus mampu memberikan pelayanan yang optimal, inklusif,dan non-diskriminatif. Pelayan yang memberikan pelayanan yang bermutu dan tidak mengecewakan, jangan memikirkan keuntungan sedangkan rakyat dibiarkan buntung. Dengan adanya BPMP2T, maka masyarakat akan lebih dimudahkan dalam mengurus perizinannya, karena tidak lagi dengan pelayanan yang rumit dan berbelit-belit, cukup mengurus perizinannya di satu tempat yaitu di BPMP2T, dengan memberikan pelayanan yang cepat, murah dan kepastian hukum atas pelayanan perizinan. [] - 05



 
eva lestari

eva lestari

nama Eva Lestari, alamat Lingkungan Kebun Duren, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. No. Handphone 085333915894. disarankan oleh KM Narmada.

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan