logoblog

Cari

Tutup Iklan

Pemkab Bima-AIPD Bahas Rencana Program Tahunan

Pemkab Bima-AIPD Bahas Rencana Program Tahunan

Pemerintah kabupaten Bima bersama Australian Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) kembali melakukan rapat koordinasi untuk memantapkan program kerja tahunan/Annual Work Plan

Pelayanan Publik

KM Madapangga
Oleh KM Madapangga
23 Maret, 2014 14:25:47
Pelayanan Publik
Komentar: 2
Dibaca: 5900 Kali

Pemerintah Kabupaten Bima bersama Australian Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) kembali melakukan rapat koordinasi untuk memantapkan program kerja tahunan/Annual Work Plan (AWP). Rakor tersebut menghadirkan SKPD sebagai mitra kerja, Sabtu (22/3). 

Menurut Kepala Bappeda Ir. Indra Jaya, AIPD telah memberikan pendampingan khusus bagi peningkatan kapasitas SDM Pemda dan Aparatur dengan harapan bisa dimanfaatkan dengan baik waktu untuk belajar.

Semenjak menjadi mitra AIPD, Bappeda Kabupaten Bima telah berupaya membenahi kekurangan institusi. Penguatan SDM aparatur perlu dilakukan agar pelayanan bisa sesuai standar, selain masalah ketersediaan data yang memadai juga amat diperlukan, “SKPD dihimbau menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan segera. Benahi data yang obyektif sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” kata Indra Jaya. 

Sementara itu, Asisten Program Direktur AIPD NTB Anja Kusuma mengemukakan, pelaksanaan program dan kegiatan AIPD ditingkat daerah dikoordinir oleh tim pengelola program (program management committee/PMC) Kabupaten Bima. 

Menurutnya, fokus AIPD adalah pada tataran implementasi desentralisasi yang ditujukan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah melalui peningkatan kapasitas sumberdaya, baik SDM, kelembagaan maupun aspek lainnya.

Dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 mendatang, masih ada 14 bulan waktu yang ditempuh untuk implementasi yang dilaksanakan melalui dua pola, baik yang dikelola oleh mitra (LPPM UB, Pattiro,  JPIP) maupun yang dikelola sendiri oleh AIPD.

Dalam konteks ini, lanjut Anja, dukungan pada bidang penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bisa menjadi salah satu fokus dukungan AIPD ke depan. PMC akan melakukannya review untuk melihat efektifitas kegiatan dan dukungan kepada mitra.

Aspek penganggaran akan tetap menjadi fokus dukungan AIPD di Kabupaten Bima, hal ini berangkat dari kondisi di Kabupaten Bima dimana pola serapan anggaran daerah menumpuk pada akhir tahun.

Dalam mengupayakan asistensi, Pemerintah Provinsi NTB melakukan kunjungan belajar ke Nangroe Aceh Darusalam (NAD) untuk melihat dari dekat penerapan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), sepekan lalu, “Untuk mendukung hal ini, ada tools dari Pemprov NTB yang sangat bagus agar dapat melihat serapan anggaran, dan AIPD akan memfasilitasi peningkatan kapasitas petugasnya,” kata Anja. 

 

Baca Juga :


Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Amar Makruf SH yang bertindak sebagai moderator menjelaskan, alur pertemuan yang secara khusus membahas dukungan dan pendampingan, penyusunan regulasi dan pengelolaan keuangan daerah, serta program penata usahaan, akuntansi, pelaporan keuangan dan audit internal.

Makruf menjelaskan, pertemuan ini ditujukan untuk teridentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan kurun waktu bulan Maret dan April. Selain itu, forum juga membahas hal-hal strategis yang mempengaruhi kelancaran event untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan. 

Sementara, pada sesi diskusi, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Bima Andi Haris S.Ip menguraikan pentingnya tatakelola aset sesuai standar. Aset baru bisa diakui oleh BPK bila ada bukti fisik berupa foto. Ini penting untuk kemudahan pengusulan penghapusan aset. Data status aset hingga di tingkat kecamatan harus ada, dan perlu validasi oleh tim, “Karena itu, sebaiknya ada pendampingan lanjutan oleh AIPD sebelum pemeriksaan oleh BPK pada bulan Mei mendatang,” katanya. 

Terkait SPM, perlu diintegrasikan dengan aspek penganggaran. Hal ini diperlukan payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan pengukuran kinerja dan indikator LKPJ Kepala Daerah, indikator SPM, disamping regulasi pengkodean aset.

Perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM-UB) Malang Buyung Nasution S.S mengatakan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan dasar pelaksanaan kegiatan yang harus terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran hingga penyusunan DPA.

Menurut Buyung, harus ada tim dari Pemerintah Daerah yang akan melakukan pemantauan proses penerapan SPM pada SKPD pengampu. Begitu pun masalah aset, penata usahaan dan inventarisasi aset harus menjadi perhatian pimpinan unit kerja. Demikian pula pelaporan keuangan, harus menggunakan standar sesuai regulasi.(sri/03).



 
KM Madapangga

KM Madapangga

"Kesalahan bukan berarti kita tak mampu merubah sesuatu yang menjadi tujuan hidup" Ketua : Rini Suryani Anggota : Habe, Muhsen, Suharmini, Muhdar email : kmmadapangga@ymail.com Handphone : (+62) 85253570847

Artikel Terkait

2 KOMENTAR

  1. KM Madapangga

    KM Madapangga

    23 Maret, 2014

    siap bang, trmks masukanya....


  • fairuz abadi

    fairuz abadi

    23 Maret, 2014

    Kalau untuk info di luar kecamatan madapangga, gunakan akun peribadi. terimakasih


  •  
     

    TULIS KOMENTAR

    Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
     
    Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
     
    Tutup Iklan